Raih WTP ke-12, BNPP RI Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
- 11 Agt 2026 06:05 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- BNPP RI kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025.
- Capaian tersebut menjadi WTP ke-12 secara berturut-turut yang diterima BNPP RI.
- BNPP RI berkomitmen memastikan program pengelolaan kawasan perbatasan berjalan efektif dan akuntabel.
RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan BNPP Tahun 2025.
Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-12 yang diterima BNPP RI secara berturut-turut. Hasil pemeriksaan itu disampaikan melalui penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Gedung Tower BPK, Jakarta Pusat, Senin, 10 Agustus 2026.
Penyerahan LHP dilakukan Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman kepada tim pemeriksa BPK RI yang dipimpin Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V (Dirjen PKN V) Widhi Widayat. Makhruzi mengatakan, hasil pemeriksaan BPK RI menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan sekaligus pelaksanaan program BNPP RI dalam mengelola kawasan perbatasan negara.
"Laporan Hasil Pemeriksaan ini bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Namun, menjadi instrumen evaluasi yang penting bagi BNPP untuk melihat efektivitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pengelolaan kawasan perbatasan negara," kata Makhruzi.
Ia menegaskan, opini WTP merupakan pernyataan profesional BPK RI mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan. Karena itu, opini tersebut tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan tata kelola keuangan.
"Opini WTP harus kita maknai sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan tata kelola. Dan, bukan sebagai akhir dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan negara," ujar Makhruzi.
Menurut dia, hasil pemeriksaan BPK RI selanjutnya menjadi bahan evaluasi bagi BNPP RI. Terutama, untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan negara.
Upaya tersebut, lanjut Makhruzi, diarahkan untuk memastikan program pengelolaan kawasan perbatasan negara dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Capaian WTP ke-12 secara berturut-turut sekaligus menjadi dorongan bagi BNPP RI untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan. Sekaligus, meningkatkan kualitas pelaksanaan program di kawasan perbatasan.
Dengan demikian, opini WTP tidak hanya dipandang sebagai capaian administratif. Tetapi, juga menjadi momentum bagi BNPP RI untuk memastikan setiap penggunaan anggaran negara memberikan manfaat optimal bagi pengelolaan kawasan perbatasan dan masyarakat di wilayah perbatasan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....