RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meminta Tim Ekspedisi Patriot (TEP) membangun rantai pasok kawasan transmigrasi. Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menerjunkan sebanyak 1.476 peserta untuk memetakan potensi komoditas pada 53 kawasan.

Upaya pemetaan tersebut bertujuan untuk memastikan setiap komoditas unggulan masyarakat memiliki akses pasar secara pasti. Lembaga pengawas tersebut menyampaikan laporan tertulis mengenai penguatan ekonomi wilayah pada Sabtu, 8 Agustus 2026.

Direktur Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP, Rizal Suhaili mengapresiasi keberadaan tim lapangan. Melimpahnya hasil produksi masyarakat tanpa ketersediaan pembeli dapat menyebabkan kegagalan penciptaan nilai tambah ekonomi.

"Sering kita dengar, membuat itu mudah, tetapi menjual itu yang menjadi masalah. Produk banyak, tetapi tidak ada yang membeli, kalau ini terjadi, tidak ada pertumbuhan ekonomi di sana," kata Rizal dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Tim lapangan diharapkan tidak hanya mengidentifikasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, maupun perikanan di kawasan transmigrasi. Keberhasilan pembangunan kawasan tersebut harus ditopang oleh kolaborasi lima unsur utama pendukung ekosistem ekonomi.

Rizal menekankan pentingnya peran badan usaha atau koperasi sebagai penampung resmi hasil produksi masyarakat. Lembaga keuangan dan sistem pengawasan juga dibutuhkan untuk menjamin kelancaran pembiayaan serta akuntabilitas kerja.

"Pastikan nanti saat melakukan kajian di kawasan transmigrasi, ada badan usaha atau koperasi yang berperan sebagai pasar. Masyarakat tidak boleh dibiarkan menghasilkan produk tanpa kepastian siapa yang akan membeli," ucapnya.

Pemetaan komoditas unggulan akan membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Pendekatan berbasis potensi lokal tersebut diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan fokus kerja nyata seluruh peserta ekspedisi tersebut. Sebanyak sepuluh perguruan tinggi terlibat memberikan pembekalan agar peserta mampu mewujudkan pemerataan pembangunan daerah.

"Yang membedakan tahun lalu dengan tahun ini adalah tidak hanya riset dan pemetaan potensi ekonomi. Tetapi melakukan aksi nyata, mereka dibekali sejumlah dana, output sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di kawasan transmigrasi," ujar Mentrans Iftitah.