RRI.CO.ID, Cianjur - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan tingginya kepercayaan Jepang terhadap pekerja Indonesia harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Langkah tersebut dilakukan agar mampu bersaing di pasar kerja global.

“Jepang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, sementara Indonesia memiliki SDM yang terus kita siapkan dengan lebih baik. Karena itu, hubungan kedua negara harus dibangun atas dasar saling membutuhkan dan saling memberikan perlindungan,” kata Muhaimin Iskandar saat memberikan pembekalan sekaligus melepas Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Pendopo Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa, 4 Agustus 2026.

Oleh karena itu, Pemerintah mempercepat transformasi penyiapan tenaga kerja melalui Program SMK Go Global, penguatan LPK, serta kolaborasi strategis lintas sektor. Upaya itu melibatkan pemerintah daerah dan dunia usaha untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar siap bersaing di pasar global.

“Komitmen ini semakin kuat setelah saya bertemu pejabat pemerintah Jepang dalam kunjungan kerja ke Negeri Sakura,” kata Muhaimin. "Pertemuan dengan Hiroshi Hiraguchi dan Kimi Onoda memperkuat kerja sama penyiapan tenaga kerja Indonesia menuju pasar global."

Indonesia dan Jepang sepakat memperkuat kerja sama demi memastikan mobilitas tenaga kerja berlangsung aman, legal, dan terlindungi optimal. Pemerintah Jepang mengapresiasi pekerja Indonesia karena dinilai disiplin, taat hukum, mudah beradaptasi, serta beretos kerja tinggi.

“Kepercayaan itu tidak datang begitu saja. Karena itu kita harus memastikan setiap calon pekerja migran berangkat dengan kompetensi, keterampilan, kemampuan bahasa, serta kesiapan budaya yang baik,” ujar Muhaimin.

Muhaimin menegaskan pemerintah menjadikan Program SMK Go Global sebagai salah satu prioritas nasional. Program tersebut diarahkan untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri internasional.

“Pemerintah juga mengoordinasikan dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi calon pekerja migran yang telah memperoleh job order. Skema tersebut diharapkan membantu pembiayaan pelatihan, sertifikasi, hingga biaya keberangkatan,” ucap Muhaimin menegaskan.