RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kolaborasi dengan Polri dalam mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Yang diperkirakan meningkat seiring datangnya fenomena El Nino 2026.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki saat menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla di Mabes Polri. Rapat dipimpin Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo dan diikuti jajaran Polri dari tingkat pusat hingga daerah.

Dan dihadiri juga perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, dan Basarnas. Rohmat mengapresiasi sinergi lintas kementerian dan lembaga yang dinilai berhasil menekan luas karhutla pada dua siklus El Nino terakhir.

Luas kebakaran yang mencapai 2,61 juta hektare pada El Nino 2015 berhasil ditekan menjadi 1,64 juta hektare pada 2019. Dan kembali turun menjadi 1,16 juta hektare pada 2023.

“Kemenhut mengingatkan potensi peningkatan risiko karhutla setelah BMKG memprediksi musim kemarau 2026 datang lebih awal. Dan berlangsung lebih lama, dan lebih kering,” ujar Rohmat, lewat keterangannya, Jumat, 31 Juli 2026.

Kondisi tersebut diperkirakan menjadi awal siklus El Nino empat tahunan yang berpotensi berlanjut hingga 2027. Rohmat menegaskan langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama karena dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran meluas.

“Mari kita terus menjaga semangat kolaborasi yang terbukti telah berhasil. Kita hadapi El Nino 2026-2027 dengan satu komando, melindungi hutan, masyarakat, serta masa depan bangsa Indonesia,” ujar Rohmat.

Sementara itu, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Yakni rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada 28 Juli 2026 terkait antisipasi El Nino, cuaca ekstrem, dan karhutla.

“Polri telah memperkuat langkah mitigasi melalui patroli terpadu, deteksi dini, peningkatan kesiapsiagaan personel, pemanfaatan teknologi. Serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan TNI,” ucapnya.

Ia menambahkan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar kebijakan pemerintah dapat diimplementasikan secara optimal. Mulai dari pencegahan, penanganan kebakaran, penegakan hukum, hingga pemulihan pascabencana.