RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah menyiapkan integrasi koperasi susu ke dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan melalui penguatan koperasi sektor riil serta penyusunan regulasi pendukung.

Staf Ahli Menteri Koperasi Bidang Kebijakan Publik Koko Haryono mengatakan Kemenkop saat ini mengawal penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai operasional Koperasi Merah Putih. Agar koperasi susu dapat terhubung langsung dengan ekosistem Program MBG.

Hal ini disampaikan di sela-sela peluncuran penguatan koperasi susu di Koperasi Usaha Ternak Tani (KUTT) Suka Makmur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis 30 Juli 2026. "Pemerintah memastikan susu pasteurisasi yang diminum anak-anak diproduksi langsung oleh peternak rakyat melalui koperasi," katanya.

Menurutnya, penguatan koperasi susu merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem produksi pangan dari hulu hingga hilir. Sekaligus meningkatkan peran peternak rakyat dalam memenuhi kebutuhan gizi nasional.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah akan mendorong modernisasi sarana dan prasarana koperasi susu. Upaya itu meliputi penyediaan mesin pasteurisasi hingga penguatan sistem rantai dingin (cold chain) agar koperasi mampu memasok susu segar berkualitas secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Pasuruan M. Shobih Asrori menyebut daerahnya memiliki potensi besar sebagai sentra produksi susu nasional. Namun, ia menilai koperasi susu perlu bertransformasi dari sekadar penyerap hasil produksi peternak menjadi salah satu pilar pendukung kedaulatan gizi nasional melalui Program MBG.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan literasi dan penguasaan ilmu pengetahuan bagi para peternak. Agar produktivitas susu tetap tinggi dan memenuhi standar industri.

Sementara itu, Ketua KUTT Suka Makmur Evi Zainal Abidin mengatakan Jawa Timur masih menjadi penyumbang terbesar produksi susu nasional dengan kontribusi hampir 60 persen.

Menurut Evi, koperasi-koperasi yang mengikuti peluncuran tersebut mewakili sekitar 80 persen produksi susu Jawa Timur yang berada di bawah naungan Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI).

Ia berharap pemerintah segera menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Persusuan. Guna memperkuat perlindungan dan pemberdayaan peternak sapi perah rakyat di tengah persaingan perdagangan bebas.

Evi menambahkan, penguatan koperasi susu diharapkan mampu meningkatkan kapasitas koperasi sebagai pemasok susu pasteurisasi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung pelaksanaan Program MBG. "Semoga pemerintah tidak lupa bahwa ada peternak yang butuh uluran tangan, perlu diperkuat dan diberdayakan karena koperasi susu adalah wajah asli ekonomi kerakyatan Indonesia," ujar Evi.