RRI.CO.ID, Jakarta – Women's World Banking berupaya memperluas akses pembiayaan keuangan bagi perempuan pelaku UMKM di Indonesia. Langkah strategis ini dilakukan melalui peningkatan visibilitas data transaksi digital para pelaku usaha mikro.

"Kami melihat para perempuan di Indonesia ini aktif secara ekonomi, mereka menghasilkan pendapatan, dan bisnisnya sangat layak. Tapi sayangnya mereka masih belum terlihat oleh perbankan," kata Direktur Wilayah Asia Tenggara Women's World Banking, Angelique Timmer, saat dijumpai wartawan dalam diskusi ekslusif di Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026.

Menurutnya, sistem perbankan tradisional umumnya mengandalkan riwayat transaksi dan kredit formal sebagai dasar penilaian. Akibatnya, banyak pelaku usaha ultra mikro belum masuk dalam penilaian tersebut meski usahanya telah berjalan produktif.

Karena tidak terdaftar di sistem bank tradisional, mereka dianggap tidak memiliki rekam jejak saat mengajukan pinjaman modal. Akhirnya, banyak pengusaha ultra mikro memiliki bisnis produktif namun masih kesulitan mendapat pinjaman modal awal perbankan.

"Sistem perbankan saat ini belum mampu mengukur mereka sebagai bisnis tepercaya untuk diberi investasi. Di sini, kami tidak percaya ada masalah produktivitas, melainkan masalah visibilitas," ucap Angelique.

Women's World Banking menghadirkan inovasi Alternative Credit Scoring (peringkat kredit alternatif), memanfaatkan jejak digital sebagai penentu kelayakan kredit. Data pembayaran utilitas seperti listrik, pulsa, hingga riwayat belanja supplier menjadi dasar penilaian kredit bagi para pelaku usaha.

"Dengan data alternatif, portfolio perbankan yang dapat menjangkau pelaku usaha meningkat. Bahkan hingga lima kali lipat," kata Angelique.

Dalam penerapannya, pengembangan alternative credit scoring tetap mengedepankan persetujuan (consent) dan perlindungan data pribadi konsumen. Penggunaan data alternatif untuk penilaian kredit harus bertanggung jawab, terutama menyangkut data pribadi pelaku usaha mikro dan ultra mikro.

Dalam pengembangannya, Women's World Banking bekerja sama dengan regulator dan lembaga keuangan, termasuk PT Permodalan Nasional Madani (PNM). "Kami menguji model ini bersama para mitra agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Direktur Kebijakan Wilayah Asia Tenggara Women's World Banking, Vitasari Anggraeni.

Vita menegaskan data alternatif tidak dapat menjadi satu-satunya dasar dalam penilaian kredit. Data tersebut hanya berfungsi sebagai pelengkap dan tetap harus dilakukan proses verifikasi lain, termasuk validasi lapangan oleh lembaga keuangan.

"Data alternatif merupakan pelengkap dalam proses penilaian kredit. Validasi di lapangan tetap diperlukan untuk memastikan data yang digunakan akurat dan sesuai dengan kondisi nasabah," ucap Vita.