RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah mendorong pengelolaan kawasan transmigrasi yang fokus pada daya tarik investasi dan keberlanjutan ekonomi di kawasan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendukung berbagai program transformasi pengembangan kawasan transmigrasi.

Hal ini diungkapkannya dalam menghadiri Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 bersama Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara. Menko AHY menegaskan, Pemerintah ingin memastikan kawasan transmigrasi tidak lagi dipandang sekadar lokasi pemindahan penduduk.

"Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk ke luar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut. Sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Menko AHY dalam keterangan tertulis di Jakarta, pada Kamis 30 Juli 2026.

Menko AHY menjelaskan, dari 154 kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia, kondisinya saat ini masih bervariasi. Ada wilayah yang sukses berkembang menjadi pusat ekonomi baru, namun tidak sedikit yang justru terbengkalai karena kendala konektivitas.

"Ada 154 kawasan transmigrasi yang kita harapkan juga bisa hidup, sebagian sukses, sebagian belum sukses. Misalnya karena keterbatasan infrastruktur, konektivitas, yang menyebabkan kawasan transmigrasi itu akhirnya ditinggalkan oleh mereka yang sebetulnya sudah lama," ucapnya.

Oleh karena itu, hadirnya 1.476 peserta Tim Ekspedisi Patriot dari perguruan tinggi terbaik Indonesia. TEP 2026 diharapkan mampu mengidentifikasi serta memetakan keunggulan tiap wilayah secara spesifik.

"Kita ingin memetakan potensi wilayah, potensi pertanian, perkebunan, mungkin di daerah yang lain potensinya adalah pariwisata, ekonomi kreatif. Di tempat yang lain industri, hilirisasi, kita analisa dengan baik, kemudian dilaporkan langsung dari lapangan oleh para mahasiswa-mahasiswi," ujarnya.

Menko AHY juga mengapresiasi semangat para akademisi muda yang bersedia terjun langsung ke lapangan. Hasil analisis riset di kawasan transmigrasi tidak akan sia-sia, karena dijadikan dasar pengambilan keputusan di tingkat Pemerintah Pusat.

"Peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Data yang didapatkan tentu menjadi referensi empiris, melengkapi data yang sudah dimiliki oleh pemerintah saat ini," paparnya.

Sementara itu, Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menambahkan, pihaknya telah melakukan serangkaian koordinasi teknis. Menurutnya, koordinasi tersebut untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko selama peserta TEP 2026 di lapangan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolri, kami sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi. Untuk kemudian menjamin bahwa keamanannya terjaga, kami juga koordinasi dengan TNI," pungkas Mentrans Iftitah.

Melalui penyelenggaraan TEP 2026, Kementerian Transmigrasi berkomitmen untuk terus mendorong transformasi kawasan transmigrasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif serta berkelanjutan di seluruh penjuru nusantara.