RRI.CO.ID, Jakarta - Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) disiapkan menjadi instrumen untuk memangkas rantai pasok hasil pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah menilai distribusi yang lebih pendek akan membuat nilai ekonomi lebih banyak kembali ke petani dibanding dinikmati para perantara.

Konsep tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Terbatas Koperasi Desa Merah Putih yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa 28 Juli 2026. Rapat membahas penyelesaian tata kelola KDMP yang akan menjadi bagian dari ekosistem pelayanan pemerintah di tingkat desa.

Amran mengatakan selama ini rantai distribusi komoditas pertanian terlalu panjang sehingga mengurangi pendapatan petani. Melalui koperasi, jalur distribusi akan dipangkas dari delapan mata rantai menjadi tiga.

"Di sektor pertanian fungsi utama koperasi adalah memotong supply chain atau rantai pasok. Dari delapan mata rantai menjadi tiga, yakni petani, koperasi, lalu masyarakat," katanya.

Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menghitung keuntungan yang selama ini dinikmati para perantara pada sembilan komoditas utama. Nilainya mencapai sekitar Rp313 triliun setiap tahun.

"Kami pernah menghitung keuntungan middleman mencapai Rp313 triliun. Kalau koperasi memperoleh Rp50 triliun saja, masih ada sekitar Rp263 triliun yang bisa dinikmati petani," ucapnya.

Ia mengatakan perputaran ekonomi tersebut akan meningkatkan harga di tingkat petani sekaligus memperkuat daya beli masyarakat desa. Uang yang selama ini terkonsentrasi di rantai distribusi diharapkan kembali beredar di wilayah produksi.

Selain memangkas rantai pasok, KDMP juga akan mendekatkan berbagai layanan pertanian kepada petani. Distribusi pupuk bersubsidi maupun penjualan gabah nantinya dapat dilakukan langsung di tingkat desa.

"Kalau setiap desa memiliki koperasi, petani tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pupuk atau menjual gabah. Perputaran uang terjadi di desa sehingga kesejahteraan petani ikut meningkat," ucapnya.

Amran menambahkan koperasi juga akan berfungsi sebagai offtaker berbagai komoditas pertanian. Skema tersebut diharapkan mampu menyerap hasil panen ketika produksi melimpah di suatu daerah.

"Tomat, cabai, atau sayuran yang selama ini dibuang karena harga jatuh nanti bisa diserap. Melalui Agrinas Pangan, distribusi antardaerah akan diorganisasi lebih baik," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan KDMP bukan sekadar koperasi maupun toko ritel. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai program sekaligus menyerap hasil produksi masyarakat.

"Yang paling mendasar, koperasi ini menjadi infrastruktur pemerintah dan menjadi offtaker produk prioritas seperti beras dan gabah. Kalau harga gabah dibeli tengkulak Rp5.000 per kilogram, koperasi bersama Bulog bisa membeli sesuai harga pemerintah," ucapnya.

Ia mengatakan setelah fungsi dasar tersebut berjalan, koperasi dapat dikembangkan sesuai potensi masing-masing desa. Pengembangan itu dapat dilakukan melalui berbagai usaha produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Zulkifli optimistis manfaat KDMP mulai dirasakan masyarakat pada Oktober 2026. Pemerintah saat ini masih menyelesaikan berbagai regulasi sebagai dasar operasional koperasi di seluruh Indonesia.