Pemerintah Komitmen Beri Perhatian pada Kesejahteraan Nelayan
- 25 Jul 2026 17:50 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pemerintah memfokuskan perhatian kepada nelayan hingga tahun depan karena menjadi kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah
- Zulhas menilai ketergantungan nelayan kepada tengkulak menjadi penyebab utama rendahnya kesejahteraan dan tingginya utang nelayan
- Pemerintah menegaskan kebijakan Presiden Prabowo berpihak kepada nelayan tanpa tawar-menawar untuk memperbaiki kondisi mereka
RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan, pemerintah memfokuskan perhatian kepada nelayan mulai tahun ini hingga tahun depan. Menurutnya, nelayan menjadi kelompok masyarakat paling miskin dengan nilai tukar nelayan hanya mencapai 103 hingga 104 pada 2026.
“Tahun ini sampai tahun depan kita fokus kepada nelayan. Karena ya paling miskin di Indonesia sekarang itu nelayan,” ucap Menko yang akrab disapa Zulhas ini saat menyampaikan materi dalam Rapat Pleno Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Ke-8 di Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2026.
Ia mengatakan, nelayan sebenarnya memiliki kemampuan melaut, tetapi masih menghadapi persoalan besar ketika menjual hasil tangkapannya. Menurutnya, nelayan sering bertemu ‘tengkulak’ yang menawar ikan jauh di bawah harga seharusnya sehingga mengalami kerugian.
“Nelayan ini jago ke laut, tapi waktu di laut, pulang dapat ikan banyak, begitu dapat ikan banyak, dia jual. Ketemu ‘tengkulak’, harusnya ikannya harganya Rp20.000, ditawar Rp10.000, Rugi dia, tapi nggak ada daya,” katanya, mengungkapkan.
Kondisi tersebut, lanjut dia, membuat banyak nelayan akhirnya terpaksa meminjam uang kepada tengkulak dengan bunga harian cukup tinggi. Akibatnya, hampir seluruh nelayan memiliki utang puluhan hingga ratusan juta rupiah dan bergantung kepada tengkulak.
Ia menilai keadaan itu telah berlangsung bertahun-tahun sehingga membuat nelayan Indonesia semakin tidak memiliki daya saing. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Thailand, Vietnam, dan Tiongkok yang memberikan perlindungan lebih besar kepada nelayan.
Menurutnya, negara-negara tersebut membangun pasar lelang, pabrik es, cold storage, serta membantu pemasaran hasil tangkapan nelayan. Dampaknya, nelayan mereka berkembang hingga memiliki kapal berukuran besar dan mampu menguasai perairan Indonesia.
“Laut kita yang kaya, yang mengambil fisiknya mereka, nelayan kita tambah miskin, ya sudah, nggak berdaya. Itu yang harus kita ributkan,” ujarnya.
Ia memastikan, kebijakan Presiden Prabowo harus berpihak kepada nelayan tanpa adanya tawar-menawar demi meningkatkan kesejahteraan mereka. Ia menilai keberpihakan kepada nelayan bukan pemborosan, melainkan langkah penting memperkuat kesejahteraan rakyat dan sektor perikanan nasional.
“Oleh karena itu kebijakan Pak Prabowo, nelayan harus berpihak dulu sama nelayan. Nggak boleh tawar-menawar,” ucapnya, tegas.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....