Poin Utama
- Mensos Saifullah Yusuf dan Wamensos Agus Jabo Priyono mengunjungi kantor ICW membahas penguatan tata kelola Program Sekolah Rakyat
- Pertemuan membahas pengadaan barang dan jasa, transparansi anggaran, akuntabilitas, serta pencegahan korupsi dalam Program Sekolah Rakyat
- Mensos menegaskan program strategis Presiden Prabowo Subianto tidak boleh dikotori praktik korupsi
- Masukan ICW disebut sejalan dengan temuan Inspektorat Jenderal Kemensos dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Kemensos akan menindaklanjuti berbagai masukan untuk memperkuat sistem pengadaan dan pengawasan
RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengunjungi kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Jumat 24 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola Program Sekolah Rakyat, khususnya aspek pengadaan barang dan jasa, transparansi anggaran, serta upaya pencegahan korupsi.
Mensos mengatakan pemerintah ingin memastikan Program Sekolah Rakyat sebagai program strategis Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai tujuan. Karena itu, berbagai masukan dari ICW akan ditindaklanjuti untuk memperkuat tata kelola dan meminimalkan potensi penyimpangan.
"Kami berdiskusi panjang dengan semangat yang sama. Tidak boleh program strategis Bapak Presiden dikotori dengan tindakan-tindakan korupsi," kata Saifullah Yusuf.
Ia menyebut masukan ICW memiliki sejumlah kesamaan dengan temuan Inspektorat Jenderal Kemensos maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kesamaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengadaan dan pengawasan di lingkungan Kemensos.
Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, mengatakan lembaganya sedang mengkaji Program Sekolah Rakyat. Kajian itu mencakup konsep penyelenggaraan program, pengelolaan anggaran, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaannya.
Menurut Almas, ICW telah mencatat sejumlah indikasi yang masih didalami. Di antaranya pemilihan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, serta penyedia yang berulang dalam proses pengadaan.
ICW juga telah meminta data dan informasi kepada Kementerian Sosial serta Kementerian Keuangan. Data tersebut diperlukan untuk melengkapi kajian sebagai bagian dari pengawasan masyarakat sipil terhadap program strategis pemerintah.
"Kami ingin menjaga agar anggaran dan seluruh program pemerintah tidak mengalami kebocoran. Semaksimal mungkin anggaran pendidikan harus benar-benar memberikan manfaat bagi publik," ucap Almas.
Ia menambahkan sektor pendidikan masih menjadi perhatian ICW karena kerap menjadi objek perkara korupsi. Karena itu, pengawasan terhadap Program Sekolah Rakyat dinilai penting agar tujuan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat dapat tercapai secara optimal.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....