Mensos: Sekolah Rakyat Penuhi Hak Anak atas Pendidikan

  • 22 Jul 2026 05:05 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Mensos Saifullah Yusuf menegaskan Sekolah Rakyat hadir untuk memenuhi hak anak atas pendidikan yang layak dan berkualitas
  • Pemerintah memprioritaskan anak dari keluarga rentan, termasuk yang belum sekolah, putus sekolah, dan berisiko putus sekolah
  • Gus Ipul menyebut tantangan perlindungan anak semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan persoalan sosial
  • Data BPS menunjukkan hampir empat juta anak belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah
  • Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi pemerintah memutus ketimpangan sosial melalui pendidikan

RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan Sekolah Rakyat merupakan upaya pemerintah memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan lingkungan belajar yang berkualitas. Program tersebut juga menjadi strategi menjangkau anak-anak dari keluarga rentan yang belum memperoleh akses pendidikan secara optimal.

Pernyataan itu disampaikan Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, saat menjadi narasumber dalam Talkshow Spesial Hari Anak Nasional di Jakarta, Senin 20 Juli 2026 malam. Acara tersebut juga menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, pakar neurosains Ryu Hasan, dan pemerhati anak Shahnaz Haque.

Gus Ipul mengatakan perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan anak. Karena itu, pemerintah terus memperkuat layanan perlindungan, pendampingan, hingga rehabilitasi bagi anak-anak yang membutuhkan.

"Dengan adanya kemajuan teknologi, tantangan-tantangan kita dalam rangka memberikan perlindungan, pendampingan, dan kadang-kadang juga dibutuhkan rehabilitasi. Ini menjadi hal yang penting," kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan pemerintah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, memprioritaskan penguatan keluarga rentan, khususnya pada kelompok desil 1 dan desil 2. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi ketimpangan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

"Bagaimana kita mempersiapkan keluarga-keluarga rentan, di desil 1, desil 2, keluarga yang belum beruntung, keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan. Salah satu pekerjaan rumah besar bangsa kita hari ini adalah masalah ketimpangan," ujarnya.

Menurut Gus Ipul, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memastikan setiap anak memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang aman dan berkualitas. Hal itu dinilai penting di tengah berbagai tantangan, seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan persoalan sosial lainnya.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), ia menyebut masih terdapat hampir empat juta anak yang belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah. Karena itu, pemerintah menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai solusi untuk menjangkau kelompok tersebut.

"Maka itulah sekarang kita ini sedang bekerja sama agar bagaimana bisa menjangkau seluruh anak-anak kita memperoleh pendidikan yang baik, pendidikan dengan lingkungan yang berkualitas," katanya.

Gus Ipul menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama yang tidak menerapkan seleksi akademik dalam penerimaan siswa. Program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang belum sekolah, putus sekolah, maupun berisiko putus sekolah agar memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik.

"Salah satunya adalah Sekolah Rakyat. Ini adalah sekolah berasrama, tidak ada tes akademik, tapi menjangkau anak tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah. Sehingga mereka ini diharapkan memperoleh pendidikan yang baik sehingga masa depannya lebih baik," ucapnya.

Ia menambahkan lebih dari 65 persen orang tua siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga kurang mampu dengan tingkat pendidikan rata-rata lulusan sekolah dasar. Melalui program ini, pemerintah berharap para siswa dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya sekaligus menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.

Menutup paparannya, Gus Ipul menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam pemenuhan hak anak. Menurutnya, tantangan tersebut harus dijawab melalui program yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat.

"Kita jujur dan terbuka bahwa memang masih ada bansos yang belum tepat sasaran. Kita jujur dan terbuka banyak anak-anak kita yang belum sekolah, belum memperoleh perlindungan, belum memperoleh pendampingan, dan untuk itu harus dicarikan solusi," katanya.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....