RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meminta seluruh jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) menyusun program secara terintegrasi, berbasis data terverifikasi, dan berorientasi pada penyelesaian ketimpangan sosial. Arahan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Arahan itu disampaikan Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, saat memimpin Rapat Dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin 20 Juli 2026. Rapat diikuti Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Robben Rico, jajaran pejabat eselon, serta kepala sentra dan balai Kemensos di seluruh Indonesia secara daring.

Gus Ipul mengatakan hasil Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo harus diterjemahkan menjadi langkah nyata dalam setiap program Kemensos. Menurutnya, ketimpangan sosial masih menjadi persoalan besar yang harus diselesaikan pemerintah.

"Presiden mengingatkan bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus kita selesaikan, yaitu ketimpangan. Karena itu seluruh program kita harus benar-benar diarahkan untuk menjawab persoalan tersebut," kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan pelaksanaan tugas Kemensos berlandaskan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pengelolaan sumber daya negara, menurutnya, harus diarahkan untuk melindungi serta meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan anak terlantar.

Gus Ipul menilai Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena itu, ketepatan data dan penyaluran bantuan sosial menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

"Datanya harus benar, bantuan sosialnya tepat sasaran, dan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pemberdayaan keluarga-keluarga yang tidak mampu," ujarnya.

Ia menegaskan pelayanan Kemensos harus dilakukan secara berkelanjutan dan saling terhubung, mulai dari pendataan hingga pemberdayaan sosial. Layanan rehabilitasi sosial maupun bantuan berbasis residensial dan nonresidensial juga harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap penerima manfaat.

"Bila setelah mendapat perlindungan sosial masih membutuhkan rehabilitasi, maka harus ditindaklanjuti dengan rehabilitasi sosial. Setelah itu harus dipikirkan pemberdayaannya. Kalau memang membutuhkan layanan residensial, kita siapkan. Kalau tidak, bisa melalui home care, home visit, atau bentuk layanan lain yang sesuai," katanya.

Gus Ipul meminta seluruh unit kerja tidak lagi menjalankan program secara terpisah. Ia menekankan pentingnya koordinasi antardirektorat dan antarunit kerja agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif.

"Kemensos ini ibarat satu mesin. Jangan ada yang berjalan sendiri-sendiri. Antar-direktur, antar-unit kerja, harus saling berkomunikasi dan menyusun program bersama supaya layanan kepada masyarakat semakin tajam," ujarnya.

Selain itu, ia menekankan peran strategis Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) sebagai pengelola data seluruh program Kemensos. Seluruh intervensi sosial, kata dia, harus mengacu pada data yang telah diverifikasi dan dimutakhirkan.

"Penjurunya adalah Pusdatin. Semua program harus berbasis pada data yang sudah terverifikasi. Setelah itu baru dioperasionalkan dalam program-program strategis, baik rehabilitasi sosial maupun pemberdayaan sosial," ucapnya.

Menutup arahannya, Gus Ipul meminta seluruh jajaran mengawal pembangunan Sekolah Rakyat yang kini berlangsung di berbagai daerah. Ia menegaskan seluruh proses harus dijalankan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

"Ini masa yang sangat menentukan karena kita sedang membangun fondasi Sekolah Rakyat. Semua prosesnya harus bersih, transparan, dan tidak boleh dikotori oleh praktik korupsi. Itu yang harus kita pegang bersama," katanya.