RRI.CO.ID, Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi bagian dari ekosistem pangan nasional. Peran tersebut mencakup penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyerapan gabah dan jagung di tingkat desa.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan pemerintah kini memfokuskan langkah pada implementasi penguatan koperasi di lapangan. Menurutnya, regulasi yang mengatur peran KDKMP telah tersedia sehingga seluruh pihak tinggal menyelaraskan mekanisme kerja dan tata kelolanya.

"Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kami dorong menjadi bagian dari ekosistem pangan nasional. Dasar regulasinya sudah tersedia, sehingga sekarang fokus kami adalah memastikan pelaksanaannya di lapangan berjalan dengan baik," kata Sarwo Edhy dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) KDKMP di Jakarta, Senin 20 Juli 2026.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES) per 15 Juli 2026, sebanyak 83.382 KDKMP telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, 79.707 koperasi telah memiliki akun SIMKOPDES dan 60.779 koperasi telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).

Sarwo menilai perkembangan kelembagaan tersebut menjadi modal penting untuk memperluas peran koperasi dalam distribusi pangan nasional. Pemerintah optimistis kesiapan kelembagaan itu akan memperkuat penyaluran berbagai program pangan hingga ke tingkat desa.

"Perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus menunjukkan hasil yang baik. Hingga saat ini, lebih dari 83 ribu koperasi telah berbadan hukum, hampir 80 ribu sudah memiliki akun SIMKOPDES, dan lebih dari 60 ribu telah mengantongi Nomor Induk Berusaha," ujarnya.

Bapanas mencatat realisasi penyaluran beras SPHP secara nasional hingga 19 Juli 2026 telah mencapai 493,8 juta kilogram. Jumlah tersebut setara dengan 59,6 persen dari target nasional sebanyak 828 juta kilogram, termasuk 9,44 juta kilogram yang telah disalurkan melalui KDKMP.

Menurut Sarwo, capaian tersebut menjadi pijakan awal untuk memperkuat fungsi KDKMP sebagai offtaker gabah, beras, dan jagung. Peran itu dijalankan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 3 dan Nomor 4 Tahun 2026.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembangunan KDKMP telah memasuki tahap akhir. Pemerintah kini menyiapkan pengelolaan koperasi agar dapat segera beroperasi mendukung program pangan nasional.

"Pertama, kami jelaskan Kopdes ini sudah hampir rampung sebanyak 35.872. Insyaallah di bulan Agustus bisa selesai. Sekarang kita akan menempatkan orang-orang agar ini bisa berjalan dengan baik," kata Zulkifli Hasan.

Ia menjelaskan KDKMP akan menjadi infrastruktur pemerintah dalam menyalurkan berbagai program pangan, termasuk bantuan bersubsidi dan operasi pasar. Selain itu, koperasi juga dipersiapkan sebagai offtaker hasil panen petani untuk menjaga harga di tingkat produsen.

"Misalnya harga gabah yang ditetapkan pemerintah Rp6.500, di situ gabahnya Rp5.000. Maka nanti yang akan membeli adalah Koperasi Desa Merah Putih sebagai offtaker. Jadi jangan dibayangkan Kopdes itu supermarket," ujarnya.

Ke depan, pemerintah akan memfokuskan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan di lapangan agar program berjalan lebih efektif. Koordinasi dengan Perum Bulog dan PT Agrinas Pangan Nusantara selama masa transisi juga akan diperkuat, termasuk memastikan dukungan pembiayaan berjalan sesuai ketentuan.