RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi V DPR RI mendorong pembahasan menyeluruh terkait anggaran dan penataan organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat.

Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, mengatakan berbagai persoalan yang dihadapi Basarnas perlu dibahas bersama kementerian/lembaga terkait. Menurutnya, pembahasan tersebut diperlukan agar kebutuhan operasional maupun kelembagaan dapat dipenuhi secara berkelanjutan.

"Saya menyarankan agar kita melakukan rapat lagi dengan mengundang Menteri Keuangan dan Bappenas. Untuk menjelaskan permasalahan yang ada di BNPP, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas," ujarnya usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, 17 Juli 2026.

Yasti menegaskan pemenuhan belanja pegawai harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan layanan Basarnas. Menurutnya, pembahasan tersebut diperlukan agar DPR memperoleh gambaran utuh mengenai kebutuhan anggaran lembaga tersebut.

Selain anggaran, Yasti juga menyoroti perlunya penyesuaian struktur organisasi Basarnas sesuai beban kerja di daerah. Ia mencontohkan struktur organisasi Kantor Basarnas Yogyakarta yang dinilai belum sebanding dengan jumlah personel yang dikelola.

"Harus ada penyesuaian, kantor Basarnas sekelas Yogyakarta itu kepala kantornya IIId, kalau di pemerintah kabupaten IIId hanya setingkat kepala bidang. Bagaimana dia mengelola dengan stafnya ada lebih dari 117 orang, kemudian dia pangkatnya IIId dan itu sudah bertahun-tahun," ujarnya.

Ia berharap evaluasi struktur organisasi tersebut dapat dibahas bersama Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PANRB. Langkah itu diharapkan mampu memperkuat kelembagaan Basarnas dalam menjalankan tugas kemanusiaan di berbagai daerah.