Menteri Pariwisata: Realisasi Anggaran 2025 Capai 95,92 Persen
- 15 Jul 2026 23:45 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Realisasi anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2025 mencapai 95,92 persen dari pagu efektif Rp1,48 triliun
- Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan keberhasilan anggaran harus diukur dari dampaknya terhadap sektor pariwisata
- Komisi VII DPR RI meminta evaluasi anggaran turut mengukur efektivitas dan outcome program pariwisata
RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan realisasi anggaran kementeriannya Tahun Anggaran 2025 mencapai 95,92 persen dari pagu yang digunakan. Kementerian Pariwisata mengelola DIPA sebesar Rp1,49 triliun, dengan pagu efektif Rp1,48 triliun setelah penyesuaian anggaran.
Widiyanti mengatakan realisasi anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2025 mencapai 95,92 persen dari pagu yang digunakan. Capaian tersebut menjadi komitmen kementerian menjaga disiplin fiskal serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menegaskan keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya diukur melalui tingkat penyerapannya. Penggunaan anggaran, menurutnya, harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pengembangan sektor pariwisata nasional.
"Kami juga menyadari ukuran keberhasilan tidak berhenti pada tingkatan penyerapan anggaran. Jauh lebih penting bagaimana anggaran tersebut mampu memperkuat daya saing pariwisata sekaligus menggerakkan ekonomi daerah membuka lapangan kerja," kata Menteri Pariwisata dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Ia menjelaskan realisasi anggaran Satker Pusat mencapai 97,74 persen pada akhir Tahun Anggaran 2025. Sementara Politeknik Pariwisata mencapai 93,66 persen dan Badan Pelaksana Otorita sebesar 90,66 persen.
Menurut Widiyanti, selisih realisasi anggaran dipengaruhi efisiensi pengadaan serta penyesuaian jadwal pelaksanaan program. Kondisi tersebut juga terjadi akibat anggaran yang terlambat dapat digunakan setelah sebelumnya diblokir.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai laporan realisasi anggaran perlu dilengkapi evaluasi capaian program. Ia berharap pemerintah turut menyampaikan dampak penggunaan anggaran terhadap pengembangan sektor pariwisata nasional.
"Evaluasi yang dilakukan itu untuk ke depan sebaiknya tidak hanya berbasis input, anggaran-anggaran saja. Kita juga mau serapan, tapi kita juga mau outcome-nya itu apa untuk pariwisata," kata Evita.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....