Komisi XII DPR Desak BKPM Buka Data Perusahaan yang Peroleh Izin Investasi

RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi XII DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meningkatkan keterbukaan informasi terkait perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Keterbukaan dinilai penting agar fungsi pengawasan DPR dapat berjalan lebih optimal.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. Ia menilai jawaban tertulis BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi.

"Ada pertanyaan terkait dengan badan usaha-badan usaha yang sudah melakukan investasi per tahun sekian. Tetapi di situ dijawab bahwa itu dilindungi, tidak boleh diungkap, nama jenis-jenis badan usaha itu rahasia," kata Syarif Fasha dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.

Menurutnya, DPR memerlukan informasi tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan investasi. Data perusahaan juga dibutuhkan agar Komisi XII dapat mengevaluasi perkembangan investasi sesuai ruang lingkup tugasnya.

"Kami ini kan yang mengawasi bapak-bapak semua. Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? " ucapnya.

"Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon memasukkan permintaan tersebut dalam kesimpulan rapat. Komisi XII meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota DPR paling lambat 22 Juli 2026.

Komisi XII berharap penyampaian data tersebut dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah itu juga diharapkan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan investasi nasional.