Biaya Haji 2027 akan Stabil jika Pemerintah Terapkan Kontrak Hotel Jangka Panjang

RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah tengah menyusun formula ideal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 di tengah dinamika ekonomi global. Salah satu upaya yang dinilai dapat menjaga stabilitas biaya adalah menerapkan kontrak hotel jangka panjang di Arab Saudi.

“Perubahan dinamika biaya ini kan komponennya tidak ada yang tetap. Ditambah lagi, kalau dolarnya terus mengalami gejolak dengan rupiah, maka juga meningkat BPIH nya setiap tahun,” kata pengamat penyelenggaraan haji dan umrah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ade Marfudin saat berbincang bersama Pro3 RRI, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.

Ade mengatakan biaya haji selalu berubah setiap tahun karena dipengaruhi sejumlah komponen yang bersifat fluktuatif. Di antaranya adalah harga avtur untuk pesawat, biaya akomodasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Menurutnya, pemerintah perlu mengantisipasi kenaikan biaya tersebut melalui kebijakan jangka panjang, terutama pada sektor penginapan atau hotel. Ia menilai kontrak hotel selama lima hingga sepuluh tahun dapat menjaga tarif tetap stabil.

“Kalau sudah dikontrak jangka panjang, maka rate-nya juga akan tetap. Saya pikir, ini perlu dipermanenkan, sehingga setiap tahun kita tidak terus melakukan uji coba perumahan dengan kontrak pendek terus,” ucapnya.

Ade juga mengusulkan pembangunan Kampung Haji sebagai solusi jangka panjang untuk menekan gejolak biaya akomodasi. Selain itu, ia turut mendorong pemerintah memiliki armada pesawat sendiri agar tidak selalu bergantung pada sistem sewa maskapai.

Ade menilai berbagai investasi tersebut seharusnya dipandang sebagai peningkatan pelayanan kepada jamaah, bukan untuk mencari keuntungan. Menurutnya, aset yang tidak digunakan selama musim haji tetap dapat dimanfaatkan pada musim umrah.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (BERSATU), Farid Aljawi, menyampaikan opini yang berbeda. Ia menyebut biaya perumahan, katering, dan transportasi di Arab Saudi menjadi komponen yang mengalami kenaikan cukup signifikan.

Kondisi tersebut dipengaruhi eskalasi situasi di Timur Tengah serta fluktuasi nilai tukar dolar yang berdampak pada biaya operasional. Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan transparansi terkait kenaikan biaya untuk membantu jamaah memahami alasan perubahan BPIH tiap tahunnya.

“Untuk kenaikan berdasarkan pengalaman tahun lalu justru harus disampaikan kepada masyarakat. Kenaikan ini akibat penerbangan, kenaikan ini akibat hotel, kenaikan ini akibat catering, atau memang secara keseluruhan untuk meningkatkan pelayanan terhadap jemaah' haji,” katanya.

Ia berpandangan pemerintah memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibanding penyelenggara haji khusus karena volume jamaahnya lebih besar. Pemerintah dinilai dapat melakukan negosiasi kontrak hotel maupun layanan lainnya sehingga kenaikan biaya tidak terlalu signifikan.

Farid menambahkan, kontrak jangka panjang memberikan kepastian harga bagi pemerintah dan bagi penyedia layanan di Arab Saudi. Dengan demikian, pengadaan layanan dapat dilakukan lebih efisien dan pemerintah dapat lebih fokus meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah.

“ Mungkin kontrak buat setahun, sama kontrak setiap 2 tahun. Sehingga tidak lagi ada effort kita untuk melakukan kontrak setiap tahun, sehingga bisa fokus untuk membenahi di sisi yang lainnya,” ucapnya.

Usulan kontrak hotel jangka panjang menjadi salah satu masukan yang dinilai relevan dalam penyusunan formula BPIH 2027. Di tengah potensi kenaikan biaya akibat kondisi ekonomi global, langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas biaya haji. (Shafa)