Komisi V DPR Minta Ditjen Hubdat Prioritaskan Anggaran Ramp Check

RRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kementerian Perhubungan memprioritaskan anggaran ramp check dalam penyusunan kembali pagu anggaran 2027. Menurutnya, pemenuhan anggaran pemeriksaan kelaikan kendaraan menjadi bagian penting untuk menjamin keselamatan transportasi.

Permintaan tersebut disampaikan Lasarus saat memimpin rapat bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat DPR RI. Ia meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terlebih dahulu menyusun kembali komposisi anggaran dengan mengutamakan kebutuhan yang bersifat wajib.

"Tolong direkomposisi, terutama tadi yang pertama gaji pegawai lengkapi dulu. Kemudian anggaran ramp check itu penuhi dulu," ujarnya dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Juli 2026.

Lasarus menilai pelaksanaan ramp check merupakan kewajiban pemerintah untuk memastikan kendaraan umum benar-benar laik jalan. Menurutnya, pemeriksaan tersebut tidak dapat berjalan optimal apabila dukungan anggaran masih terbatas.

Ia menegaskan pemerintah harus hadir melindungi masyarakat sebagai pengguna transportasi sekaligus memastikan pengusaha angkutan memenuhi standar keselamatan. Karena itu, anggaran pemeriksaan kendaraan tidak boleh diabaikan.

"Ramp check itu wajib, Pak, kita pastikan bus itu layak jalan. Gimana menyatakan dia layak jalan kalau uang nggak ada untuk cek dia layak jalan apa tidak?" katanya.

Selain itu, Lasarus juga meminta pemerintah memenuhi kebutuhan anggaran yang bersifat mandatori, termasuk pembayaran gaji pegawai dan kewajiban lainnya. Menurutnya, kebutuhan dasar tersebut harus dipenuhi sebelum membiayai program lain.

Ia berharap penyusunan kembali pagu anggaran setelah pembahasan Nota Keuangan 2027 dapat mengakomodasi kebutuhan prioritas di sektor transportasi darat. Dengan demikian, keselamatan transportasi dan pelayanan publik dapat semakin ditingkatkan.