Komisi V DPR Soroti Pelaksanaan Ramp Check Bus yang Dinilai Masih Administratif

RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi V DPR RI menyoroti pelaksanaan ramp check bus yang dinilai belum berjalan optimal. Temuan tersebut diperoleh saat inspeksi mendadak di Terminal Leuwipanjang, Bandung, Jawa Barat.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengatakan pemeriksaan ramp check masih lebih banyak berfokus pada administrasi. Menurutnya, pemeriksaan teknis terhadap kondisi fisik kendaraan perlu lebih dioptimalkan.

"Nah sifatnya yang fisik, saya membayangkan ada semacam alatnya gitu Pak Dirjen. Alat yang ngecek untuk semua hal, baik misalnya untuk keamanan rem, bisnya, wipernya, terus ketahanan ban, dan seterusnya," ujarnya dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Juli 2026.

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan saat ini masih didominasi pengecekan masa berlaku STNK, KIR, dan dokumen administrasi lainnya. Padahal, ujarnya, aspek teknis kendaraan juga harus diperiksa secara menyeluruh untuk menjamin keselamatan penumpang.

Syaiful menilai pelaksanaan ramp check di berbagai daerah masih perlu ditingkatkan. Karena itu, ia meminta Ditjen Perhubungan Darat menjelaskan apakah mekanisme pemeriksaan yang berjalan saat ini sudah sesuai standar yang ditetapkan.

"Apakah cukup melaksanakan ramp check dengan model begitu, atau ini belum sesuai yang ditargetkan juga oleh Dirjen Perhubungan Darat?. Karena kalau sifatnya masih begitu, kayaknya kok masih perlu ada yang perlu dimaksimalkan terkait dengan pemeriksaan ramp check ke depan," katanya.

Komisi V DPR RI berharap pelaksanaan ramp check terus diperkuat melalui pemeriksaan teknis yang lebih komprehensif. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi darat sekaligus mencegah kecelakaan lalu lintas.