Menteri PKP Tekankan Pentingnya Kualitas Rumah Subsidi kepada APERSI

  • 11 Jul 2026 11:00 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Kementerian PKP memperkuat sinergi dengan APERSI untuk mempercepat penyediaan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
  • Menteri PKP Maruarar Sirait meminta APERSI mempertahankan kualitas dan jumlah pembangunan rumah subsidi dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah
  • APERSI didorong mengawal implementasi pembebasan BPHTB dan PBG serta melaporkan daerah yang belum menerapkannya

RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menjaga kualitas pembangunan rumah subsidi. Menurutnya, kualitas hunian menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program perumahan pemerintah.

Maruarar mengatakan APERSI memiliki peran strategis mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia meminta pengembang tetap mempertahankan jumlah pembangunan rumah subsidi tanpa mengabaikan kualitasnya.

"Saya berharap banyak dari APERSI terutama untuk rumah subsidi, jadi tolong dipertahankan jumlah dan kualitasnya untuk rakyat. Karena kepercayaan melahirkan reputasi dan nama baik dalam penyediaan perumahan," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam keterangan tertulis, Sabtu, 11 Juli 2026.

Selain itu, Menteri PKP meminta APERSI mengawal implementasi pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). APERSI juga diharapkan melaporkan pemerintah daerah yang belum merealisasikan pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.

Menteri Ara juga membahas implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian PKP. APERSI berharap berbagai kebijakan dalam kesepakatan tersebut dapat dioperasionalkan secara optimal di daerah.

Dalam kesempatan itu, APERSI mengapresiasi dukungan Kementerian PKP terhadap penyelesaian berbagai persoalan pembiayaan perumahan. Asosiasi tersebut juga menyampaikan kendala Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dihadapi masyarakat.

Sebagai penguatan kolaborasi, Menteri PKP mengundang APERSI berpartisipasi dalam peluncuran 62 ribu rumah subsidi di Batang. Kementerian PKP meyakini sinergi pemerintah dan pengembang mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....