Polri Pastikan Penegakan Hukum di Papua Mengedepankan Prinsip Hak Asasi Manusia

RRI.CO.ID, Jakarta - Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Fadil Imran menegaskan keamanan menjadi fondasi utama mendukung pembangunan, termasuk di Papua. Penanganan kamtibmas dilakukan mengedepankan prinsip hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

“Dalam berbagai kegiatan kepolisian, kami menciptakan keamanan agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat melaksanakan pembangunan. Tentu kami akan menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” kata Fadil Imran saat konferensi pers di kantor Kementerian HAM Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026.

Ia mengatakan, Polri tetap menjalankan penegakan hukum terhadap pelaku kriminal di Papua sebagaimana dilakukan di wilayah lain Indonesia. Namun, pelaksanaannya tetap berpedoman pada penghormatan terhadap HAM.

“Kami juga terbuka apabila dalam penegakan hukum ada hal-hal yang perlu kami perbaiki, akan kami perbaiki. Pada prinsipnya, Polri telah memiliki Perkap terkait prinsip dan implementasi HAM dalam tugas kepolisian,” ujarnya.

Fadil menjelaskan, Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 menjadi pedoman bagi seluruh personel dalam menjalankan tugas kepolisian. Menurutnya, evaluasi terhadap implementasi aturan tersebut terus dilakukan.

“Polri hadir untuk melindungi segenap warga sekaligus menghormati hak asasi manusia. Ini yang terus kami evaluasi ke depan,” ucapnya.

Terkait penanganan konflik di Papua, Fadil menegaskan belum diperlukan pembentukan tim tambahan di luar Satgas Operasi Damai Cartenz. Menurutnya, koordinasi antara TNI dan Polri di lapangan telah berjalan efektif.

“Tidak perlu membentuk tim tambahan. Karena kolaborasi antara TNI-Polri di lapangan dalam konteks penegakan hukum untuk mengidentifikasi pelaku sudah berjalan dengan baik,” katanya.

Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Satgas Gakkum terus mengidentifikasi pelaku tindak pidana di Papua secara intensif. Upaya pengejaran dilakukan melalui koordinasi lapangan untuk mempercepat penangkapan para pelaku sesuai prosedur hukum.

“Kami tinggal berkoordinasi di lapangan mengenai teknis untuk menemukan tersangkanya. Kalau ditanya soal waktu, saya kira kita semua ingin segera menemukannya,” kata Fadil menekankan.