Mahasiswa Harapkan Penguatan Pasal 33 UUD 1945, Soroti Tantangan Ekonomi

RRI.CO.ID, Jakarta – Aliansi Mahasiswa Menjawab mendesak penguatan implementasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai pijakan utama perekonomian nasional. Hal ini dikatakan di tengah meningkatnya tantangan ekonomi dan perkembangan teknologi global.

Seruan itu disampaikan dalam diskusi lintas organisasi mahasiswa yang digelar di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta. Sejumlah organisasi mahasiswa di Jakatya.

Mereka menilai prinsip ekonomi kerakyatan harus tetap menjadi arah utama pembangunan nasional. Perwakilan KBM Unpam, Muhammad Irwansyah, mengatakan implementasi Pasal 33 UUD 1945 perlu terus dikawal.

“Kita harus meneguhkan komitmen untuk terus mengawal implementasi Pasal 33 UUD 1945. Arah pembangunan ekonomi nasional wajib berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pemerataan, dan kedaulatan ekonomi yang sejati,” ujar Irwansyah, lewat keterangannya, Sabtu, 4 Juli 2026.

Senada, Rosyad Fauzi dari Himapolindo menilai pemerintah perlu memperkuat tata kelola ekonomi yang transparan, adil, dan inovatif. Agar mampu meningkatkan daya saing nasional tanpa meninggalkan prinsip ekonomi kerakyatan.

Pihaknya juga mendorong perguruan tinggi mengambil peran lebih besar. Yakni dalam menghasilkan riset dan rekomendasi kebijakan berbasis data.

Sementara itu, Ivannindra Juan dari ILMISPI menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi. “Untuk melahirkan kebijakan publik yang konsisten menjunjung keadilan sosial sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” ucapnya.

Sebagai hasil diskusi, Aliansi Mahasiswa Menjawab menyampaikan enam poin sikap, mulai dari mengawal implementasi Pasal 33 UUD 1945. Yakni mendorong tata kelola ekonomi yang transparan dan inovatif, memperkuat peran kampus sebagai pusat riset kebijakan.

Dan juga membangun kolaborasi lintas organisasi, hingga menyampaikan rekomendasi kebijakan secara resmi kepada pemerintah dan DPR. Aliansi menilai kedaulatan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, bukan semata pemerintah.