Wakapus RB TNI Reformasi Birokrasi TNI Raih Nilai 87,18, Lampaui Rata-rata Nasional

RRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Kepala Pusat Reformasi Birokrasi (Wakapus RB) TNI Kolonel Arhanud Pulung Patria Daga mengatakan nilai RB TNI mencapai 87,18. Ia mengatakan capaian tersebut melampaui rata-rata nasional sebesar 82,98 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) RB 2025.

Menurut Pulung, hasil evaluasi tersebut menjadi cerminan perubahan tata kelola yang telah dilakukan TNI. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan reformasi birokrasi berjalan nyata, terukur, dan diakui secara nasional.

"Masyarakat bisa mencermati bahwa sudah keluar LHE yang sudah keluar di tanggal 8 April 2026 kemarin. Itu potret bagaimana RB TNI 2025 dilaksanakan," kata Pulung saat berdialog dengan Pro3 RRI dalam program TNI Menyapa, di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2026.

Ia mengatakan capaian tersebut menunjukkan perubahan internal TNI telah berlangsung secara nyata dalam berbagai aspek. Hasil tersebut, lanjutnya juga menjadi indikator objektif atas penguatan tata kelola organisasi.

"Ini berarti cerminan objektif bagaimana TNI yang ada sekarang. Artinya perubahan internal TNI sudah nyata terjadi dan terukur serta diakui secara nasional," ucapnya.

Selain nilai Reformasi Birokrasi, Pulung menyebut TNI mengikuti 20 indeks penilaian yang mengukur berbagai aspek tata kelola. Beberapa indikator utama, kata dia, menunjukkan capaian tinggi pada pelayanan publik, pengadaan, hingga akuntabilitas keuangan.

Ia mengatakan TNI meraih nilai sempurna lima dari lima pada tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR. Selain itu, Indeks Tata Kelola Pengadaan mencapai 97 dari 100 serta Survei Kepuasan Masyarakat memperoleh nilai 93,97.

Pulung juga menyebut Indeks Pelayanan Publik TNI mencapai 4,80 dari skala lima berdasarkan penilaian Kementerian PANRB. Menurutnya, capaian tersebut menempatkan pelayanan publik TNI pada peringkat keenam dari 98 lembaga yang dievaluasi.

Di bidang akuntabilitas, Pulung mengatakan TNI mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut. Ia juga menyebut jumlah satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi meningkat dari 17 menjadi 33 satuan pada 2025.

Pulung juga mengajak seluruh prajurit TNI terus menjaga komitmen terhadap reformasi birokrasi dan integritas organisasi. Ia berharap TNI terus berkembang sebagai institusi pertahanan yang bersih, akuntabel, dan profesional.

"TNI terus berkomitmen untuk terus berbenah, dengan 33 satuan WBK yang sudah mencapai hasilnya baik. TNI terus bergerak maju sebagai instansi pertahanan yang tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga bersih, akuntabel, dan prima," katanya.