FSP BUMN Bersatu Apresiasi Langkah Danantara Gandeng KPK

RRI.CO.ID, Jakarta - Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mengapresiasi langkah Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah tersebut dinilai sebagai komitmen memperkuat tata kelola BUMN yang profesional, efisien, dan bebas korupsi.

Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengatakan, koordinasi Danantara dan KPK menjadi sinyal positif transformasi BUMN. Menurutnya, proses penataan BUMN harus memastikan setiap dugaan penyimpangan tetap diproses sesuai ketentuan hukum.

"Kami dari FSP BUMN Bersatu mengapresiasi langkah Danantara yang berkoordinasi dengan KPK dalam membersihkan BUMN. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo membangun BUMN yang sehat dan transparan," kata Arief dalam keterangannya, Jumat, 3 Juni 2026.

Arief mengatakan FSP BUMN Bersatu sejak awal mendukung agenda pembenahan fundamental perusahaan milik negara secara menyeluruh. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap BUMN yang selama bertahun-tahun tidak produktif dan membebani keuangan negara.

Ia menilai masih banyak BUMN yang tidak memiliki prospek bisnis jelas dan berbiaya operasional tinggi. Kondisi tersebut dinilai mengurangi kemampuan BUMN dalam memberikan dividen dan kontribusi optimal bagi penerimaan negara.

"Danantara memang harus berkonsentrasi pada agenda pembersihan dan perampingan BUMN secara objektif dan terukur," ujarnya. Menurutnya, restrukturisasi diperlukan agar aset negara dapat dikelola secara lebih produktif dan efisien.

Arief menegaskan proses pembenahan BUMN harus dibarengi dengan penegakan hukum yang kuat dan berkeadilan. Apabila ditemukan indikasi korupsi atau penyalahgunaan kewenangan, seluruh pihak terkait harus diproses sesuai hukum.

Karena itu, FSP BUMN Bersatu mendukung keterlibatan aparat penegak hukum lainnya dalam proses pengawasan BUMN. Khususnya Kejaksaan Agung dan Polri yang memiliki pengalaman menangani perkara tindak pidana korupsi.

"Kami mendukung penuh langkah Danantara dan mendorong sinergi dengan Kejaksaan Agung serta Polri. Kolaborasi lintas lembaga akan memperkuat proses audit dan memberikan efek jera bagi pelaku," ujarnya.

Arief menilai sinergi antarlembaga juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap transformasi BUMN yang sedang berjalan. Selain memperbaiki tata kelola, langkah tersebut diharapkan menciptakan iklim investasi yang semakin sehat.

Ia menambahkan FSP BUMN Bersatu selama ini telah menyerahkan berbagai data dugaan korupsi kepada aparat hukum. Karena itu, pihaknya berharap seluruh pengelola BUMN yang merugikan negara segera diproses secara hukum.