KKP Sinkronkan Program Daerah Perkuat Ekonomi Biru

RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026, Kamis 3 Juli 2026. Sinkronisasi dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP), Sakti Wahyu Trenggono mengatakan sektor kelautan menjadi sumber pangan masa depan. Kebutuhan protein dunia diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk.

Populasi dunia diproyeksikan meningkat dari 8,23 miliar jiwa pada 2025 menjadi 9,7 miliar jiwa pada 2050. Kebutuhan protein, termasuk ikan, diperkirakan meningkat hingga 67 persen.

"Laut merupakan sumber protein dan kehidupan yang strategis. Pembangunan harus dimulai dari desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru," kata Trenggono. "

Menurut Trenggono, KKP menjalankan lima kebijakan ekonomi biru sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. Kebijakan tersebut menyeimbangkan aspek ekologi dan pertumbuhan ekonomi.

Lima kebijakan itu meliputi perluasan kawasan konservasi laut dan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Program lainnya pengembangan budidaya berkelanjutan, pengawasan pesisir, serta pengurangan sampah plastik di laut.

Selain itu, pemerintah menjalankan enam program prioritas Presiden di sektor kelautan dan perikanan. Program tersebut ditujukan memperkuat produksi, kesejahteraan nelayan, dan ketahanan pangan nasional.

Enam program itu meliputi Kampung Nelayan Merah Putih dan budidaya ikan darat tematik. Pemerintah juga mempercepat swasembada garam dan revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa.

Program lainnya ialah pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah juga mendorong modernisasi armada kapal perikanan nasional.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Siti Hediati Soeharto mengatakan DPR mendukung penguatan sektor kelautan. Dukungan diberikan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Komisi IV telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar Rp15,6 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Nilai itu meningkat dibandingkan anggaran 2026 yang mencapai Rp13 triliun.

"Dukungan itu penting agar program nasional menjawab kebutuhan daerah. Pelaksanaannya harus sesuai karakteristik masing-masing wilayah," kata Titiek Soeharto.

Titiek juga meminta pemerintah daerah menjaga keberlanjutan seluruh program KKP. Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak seluruh kementerian memperkuat transformasi sektor kelautan. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi pekerjaan besar pemerintah.

"Yang kita urus sekarang adalah nelayan. Kalau kita bantu nelayan, itu menjadi amal saleh," ucap Zulkifli Hasan.