Komisi VII DPR Dorong Pemerintah Evaluasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

RRI.CO.ID, Jakarta- Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Super Prioritas. Sehingga kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada besarnya investasi semata namun juga berdampak pada perekonomian masyarakat di sekitar kawasan.

Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mengatakan, berdasarkan data yang dipaparkan pemerintah menunjukkan masih adanya kesenjangan capaian antar-KEK. Ia bahkan menyoroti sejumlah kawasan yang belum menunjukan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja.

"Saya melihat ada perbedaan yang sangat mencolok. Investasi yang masuk besar, tetapi dampaknya terhadap ekonomi dan penyerapan tenaga kerja belum terlihat optimal. Ini yang perlu dievaluasi," katanya, Senin 1 Juli 2026.

Ia juga mempertanyakan mengapa keberhasilan sejumlah KEK, seperti Nongsa, belum dapat direplikasi oleh kawasan lainnya. Ia menilai, pemerintah perlu memiliki strategi yang lebih efektif agar seluruh KEK Super Prioritas dapat berkembang secara merata.

Putra menilai alokasi anggaran pemerintah sebaiknya tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur di dalam kawasan. Ia mendorong agar pengembangan KEK juga memperkuat rantai pasok ekonomi kreatif serta desa-desa penyangga.

Sehingga dengan begitu, manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan manfaatnya bisa lebih melua.

"Anggaran jangan hanya digunakan membangun kawasan inti. Yang tidak kalah penting adalah memperkuat ekonomi kreatif dan desa penyangga agar manfaat pengembangan KEK dirasakan lebih luas," katanya.

Putra juga meminta pemerintah menyajikan data kinerja KEK secara lebih terintegrasi. Mulai dari nilai investasi, jumlah kunjungan wisatawan, perputaran ekonomi, hingga penyerapan tenaga kerja.

Ia mengatakan, penyajian data yang komprehensif akan memudahkan DPR mengevaluasi efektivitas kebijakan pengembangan KEK Super Prioritas Nasional. Sehingga evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan kebijakan.

"Harapannya pengembangan KEK tidak hanya meningkatkan investasi dan kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata," ujarnya, mengakhiri pembicaraan.