Presiden Prabowo: Rakyat Paling Lemah Harus Dapat Perlindungan Hukum

RRI.CO.ID, Bogor - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Polri untuk menegakkan hukum secara adil bagi masyarakat. Aparat penegak hukum juga diminta melindungi masyarakat yang berada dalam posisi lemah.

Pesan itu disampaikan Presiden saat memimpin peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Upacara digelar di Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 1 Juli 2026.

Presiden Prabowo menegaskan Indonesia merupakan negara hukum yang wajib menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum harus menjalankan tugas sesuai konstitusi.

Namun, hukum juga harus memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat yang lemah. Menurut Presiden, keadilan harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

"Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari keadilan dan kebenaran harus memperoleh pelayanan yang baik," kata Presiden.

Presiden menegaskan aparat penegak hukum harus menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, setiap warga negara dapat merasakan kehadiran negara melalui penegakan hukum.

Karena itu, Presiden kembali mengingatkan pentingnya menghormati masyarakat yang taat terhadap hukum. Ia meminta hukum tidak diterapkan secara tebang pilih kepada kelompok tertentu.

"Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah hukum. Maka, hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Presiden Prabowo juga meminta aparat menindak tegas siapa pun yang mempermainkan hukum demi kepentingannya sendiri. Menurutnya, hukum diciptakan untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan yang merugikan.

Karena itu, Presiden menegaskan, Indonesia tidak memberikan ruang bagi segala bentuk kekebalan hukum. Ia juga mengingatkan hukum tidak boleh dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Hukum tidak boleh menjadi alat bagi mereka yang punya uang," kata Presiden. Ia juga menolak kriminalisasi dan segala bentuk penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Pada kesempatan itu, Presiden mengingatkan berbagai ancaman kejahatan masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Ancaman tersebut meliputi narkotika, judi online, perdagangan orang, dan kejahatan siber.

Selain itu, terorisme, korupsi, dan praktik ekonomi ilegal juga menjadi ancaman bagi Indonesia. Menurut Presiden, berbagai kejahatan tersebut dapat menghambat masa depan dan kesejahteraan rakyat.

Meski demikian, Presiden mengapresiasi capaian Polri bersama kementerian dan lembaga dalam memberantas kejahatan. Namun, ia mengingatkan, Polri agar tidak cepat merasa puas dengan capaian tersebut.

"Tantangan masih besar, rakyat kita masih menderita kemiskinan. Kemiskinan merupakan akibat langsung korupsi, penyelundupan, dan berbagai kegiatan ekonomi ilegal," ujarnya.