Pemerhati Soroti Perempuan Kepala Keluarga Butuh Pendataan Inklusif Nasional
- 30 Jun 2026 20:00 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga di Indonesia saat ini dipengaruhi perubahan sosial, tantangan ekonomi, serta dinamika keluarga yang semakin beragam dalam kehidupan masyarakat.
- Perempuan kepala keluarga sekarang tidak hanya karena cerai atau ditinggal pasangan, tetapi juga akibat perubahan peran dalam keluarga,
- Persoalan pendataan masih menjadi tantangan besar dalam memastikan perempuan kepala keluarga memperoleh hak perlindungan secara optimal.
- Data yang akurat akan membantu penyusunan kebijakan, program kesejahteraan, serta alokasi anggaran sesuai kebutuhan kelompok rentan tersebut.
RRI.CO.ID, Jakarta - Aktivis dan Pemerhati Perempuan, Mike Verawati mengatakan, jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga di Indonesia saat ini meningkat. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi perubahan sosial, tantangan ekonomi, serta dinamika keluarga yang semakin beragam dalam kehidupan masyarakat.
“Perempuan kepala keluarga sekarang tidak hanya karena cerai atau ditinggal pasangan. Tetapi juga akibat perubahan peran dalam keluarga,” kata Mike Verawati kepada PRO3 RRI, Selasa, 30 Juni 2026.
Menurutnya, perempuan kepala keluarga kini memiliki cakupan lebih luas dibandingkan pemahaman masyarakat pada beberapa dekade sebelumnya. Baginya, perubahan peran pencari nafkah dalam keluarga merupakan konsekuensi kondisi ekonomi, kesehatan, disabilitas, maupun dinamika kehidupan masyarakat.
“Berganti peran antara istri dan suami itu sudah hal yang biasa sebenarnya. Ini tidak menjadi persoalan,” ucapnya.
Ia mengatakan, kelompok perempuan kepala keluarga yang hidup dalam kondisi rentan membutuhkan perhatian kebijakan secara khusus. Ia meyakini pemerintah perlu memastikan perlindungan memadai karena sebagian besar bekerja pada sektor informal dengan jaminan kesejahteraan yang terbatas.
“Mereka sering tidak terdata sebagai kepala keluarga. Sehingga terabaikan ketika ada program bantuan sosial maupun perlindungan sosial,” ujarnya.
Ia mengatakan, persoalan pendataan masih menjadi tantangan besar dalam memastikan perempuan kepala keluarga memperoleh hak perlindungan secara optimal. Menurutnya, data yang akurat akan membantu penyusunan kebijakan, program kesejahteraan, serta alokasi anggaran sesuai kebutuhan kelompok rentan tersebut.
Mike menggarisbawahi pentingnya memperkuat perspektif gender dan inklusi sosial dalam seluruh sistem pendataan nasional. Ia berharap langkah tersebut mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran sehingga perempuan kepala keluarga memperoleh perlindungan dan pemberdayaan secara berkelanjutan.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....