El Niño 2026 Status Kuat, BMKG Waspadai Wilayah Jawa hingga Papua Selatan

RRI.CO.ID, Jakarta - BMKG mengingatkan, seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Niño 2026 yang diperkirakan berada pada kategori kuat. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gangguan produksi pangan, hingga penurunan kualitas udara di berbagai wilayah Indonesia.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan peluang El Niño mencapai kategori kuat pada tahun ini mencapai 98 persen. Fenomena tersebut diperkirakan akan mengurangi curah hujan, terutama di wilayah selatan garis khatulistiwa saat puncak musim kemarau.

"El Niño merupakan fenomena iklim global yang memengaruhi distribusi curah hujan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun El Niño dan musim kemarau merupakan dua hal yang berbeda," kata Faisal dalan keterangan resminya, di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.

Menurut BMKG, El Niño diperkirakan berlangsung selama sembilan hingga dua belas bulan. Meski demikian, Indonesia tidak akan mengalami musim kemarau sepanjang periode tersebut karena dampak terbesarnya hanya terasa ketika El Niño.

Faisal menjelaskan, wilayah yang diperkirakan menerima dampak paling besar meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan. Kamudian, Kalimantan Selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan.

Pada periode Juli hingga Oktober 2026, ia mengungkapkan, curah hujan di daerah tersebut diprediksi berada di bawah rata-rata normal. BMKG menilai sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang paling rentan terdampak.

Defisit air berpotensi menghambat pertumbuhan tanaman, menurunkan produktivitas, hingga meningkatkan risiko gagal panen apabila langkah antisipasi tidak segera dilakukan. Selain itu, musim kering yang diperkuat El Niño juga meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan.

"Penurunan kualitas udara akibat asap maupun tingginya konsentrasi polutan dikhawatirkan memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Serta penyakit akibat suhu panas ekstrem," ucapnya.

Untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG mendorong, pemerintah daerah melakukan penyesuaian pola tanam, meningkatkan efisiensi pengelolaan irigasi. Serta, memanfaatkan informasi prakiraan iklim sebagai dasar pengambilan kebijakan.

"Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, karhutla, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat," ujarnya.

BMKG juga mengingatkan pentingnya pengendalian emisi di wilayah perkotaan, optimalisasi pengelolaan sumber daya air, serta penguatan ketahanan energi dan pangan. Langkah tersebut diperlukan agar dampak El Niño terhadap ekonomi daerah dan stabilitas harga pangan dapat ditekan.

Faisal menegaskan BMKG akan terus memantau perkembangan fenomena El Niño dan menyampaikan informasi serta peringatan dini kepada pemerintah maupun masyarakat. Ia optimistis koordinasi yang baik akan membuat Indonesia lebih siap menghadapi tantangan.