DPR Soroti Rencana Pengadaan Rudal BrahMos, Pemerintah Diminta Transparan

RRI.CO.ID, Jakarta - Rencana pemerintah mengadakan sistem rudal supersonik BrahMos mendapat sorotan dari DPR RI. Selain mempertanyakan urgensi pembelian di tengah tekanan fiskal, DPR juga meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka nilai kontrak, mekanisme pembayaran, dan dasar strategis pengadaan alutsista tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, mengatakan hingga kini DPR belum menerima penjelasan resmi mengenai rencana pengadaan rudal BrahMos. Menurut dia, setiap pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) bernilai besar harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Sampai saat ini, DPR belum menerima pemberitahuan dari pemerintah terkait detail pengadaan sistem rudal BrahMos tersebut. Namun, setiap pengadaan pertahanan berskala besar harus mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas," ujar Tubagus dalam keterangannya, Senin, 29 Juni 2026.

Ia menegaskan bahwa DPR akan menjalankan fungsi pengawasan. Dewan juga segera meminta penjelasan resmi dari pemerintah mengenai pengadaan tersebut.

Sorotan mengemuka setelah beredar informasi bahwa pemerintah mempertimbangkan skema pembayaran secara bertahap atau cicilan untuk mengurangi beban anggaran dalam satu tahun fiskal. Skema tersebut dinilai sebagian pihak berpotensi mengurangi intensitas pengawasan apabila pembayaran dilakukan dalam beberapa tahap.

Sejumlah pengamat menilai pembayaran bertahap merupakan praktik yang lazim dalam kontrak pertahanan bernilai besar. Namun, mekanisme tersebut tetap harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh mengurangi ruang pengawasan terhadap keseluruhan proyek.

Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, juga mempertanyakan prioritas pengadaan rudal bernilai besar di tengah tantangan ekonomi. Menurut dia, pemerintah perlu menjelaskan urgensi pembelian serta dampaknya terhadap kondisi fiskal negara.

Sementara itu, kelompok masyarakat Poros Pemuda Peduli Indonesia sebelumnya menggelar aksi di Monumen Nasional pada 19 Juni 2026. Mereka meminta pemerintah membuka informasi mengenai dasar kebijakan, mekanisme pengadaan, dan penggunaan anggaran dalam rencana pembelian rudal BrahMos.

Rudal BrahMos versi ekspor yang ditawarkan kepada Indonesia memiliki jangkauan sekitar 290 kilometer sesuai ketentuan Missile Technology Control Regime (MTCR) dengan kecepatan hingga sekitar Mach 2,8. Sejumlah pihak menilai kemampuan tersebut perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks kebutuhan pertahanan Indonesia yang memiliki wilayah laut dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luas.

DPR menyatakan akan meminta penjelasan resmi dari pemerintah. Hal ini guna memastikan proses pengadaan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan nasional.