Poin Utama
- Petani diminta menyampaikan persoalan irigasi, pupuk, benih, dan kebutuhan pertanian agar segera ditindaklanjuti
- Wamentan Sudaryono meminta pabrik kelapa sawit membeli TBS sesuai harga yang ditetapkan pemerintah daerah
- Pemerintah menegaskan kesejahteraan petani menjadi bagian penting dari upaya swasembada pangan
- HKTI diharapkan memperkuat kemitraan dengan pemerintah dalam meningkatkan sektor pertanian
- Pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk, meningkatkan produksi, dan memastikan harga hasil panen menguntungkan
RRI.CO.ID, Pontianak - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono meminta pabrik kelapa sawit tidak memainkan harga tandan buah segar (TBS). Pabrik diminta membeli TBS sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat, Minggu 28 Juni 2026. Wamentan menegaskan kesejahteraan petani menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan swasembada pangan.
"Harga TBS tidak boleh dibeli di bawah ketentuan pemerintah. Saat harga CPO dunia sedang baik, petani juga harus menikmati hasilnya," kata Sudaryono.
Ia mengatakan Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan. Pemerintah berkomitmen menghentikan impor beras, jagung, gula, serta mengurangi impor komoditas pangan lainnya.
"Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan. Yang terpenting, petani Indonesia harus semakin sejahtera," ucapnya.
Menurut Sudaryono, HKTI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah. Organisasi tersebut diharapkan ikut memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Ia menegaskan petani seluruh komoditas harus memperoleh keuntungan dari hasil usahanya. Pemerintah akan memastikan pupuk tersedia, produksi meningkat, dan harga hasil panen tetap menguntungkan.
"Petani tidak boleh lagi hidup susah. Pemerintah hadir memastikan pupuk tersedia, produksi meningkat, dan harga hasil panen tetap menguntungkan," katanya.
Selain itu, Wamentan membuka ruang komunikasi langsung dengan petani. Masyarakat diminta menyampaikan persoalan irigasi, pupuk, benih, maupun kebutuhan pertanian lainnya agar segera ditindaklanjuti pemerintah.
"Sampaikan kepada kami apabila ada persoalan irigasi, pupuk, benih, maupun kebutuhan pertanian lainnya. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspirasi petani bisa segera ditangani," ucapnya.
Sudaryono optimistis sinergi pemerintah, pemerintah daerah, HKTI, dan pelaku usaha pertanian akan mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Menurutnya, ketahanan pangan yang kuat harus berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan petani.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....