Pemerintah Optimalkan Peran Desa dalam Membangun Ekosistem Pangan Nasional
- 29 Jun 2026 09:16 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Menko Pangan mendorong penguatan ekosistem pangan desa melalui kolaborasi PAPDESI, BUMDes, KDMP, dan SPPG
- Sinergi desa diarahkan mendukung Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional
- Program MBG membuka peluang pasar baru bagi petani melalui kemitraan dengan pemasok lokal
- Seluruh 83.383 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum hingga akhir Juni 2026
- Program diproyeksikan menciptakan perputaran ekonomi pangan hingga ratusan triliun rupiah dan membuka sekitar 1,2 juta lapangan kerja
RRI.CO.ID, Semarang - Pemerintah mendorong penguatan ekosistem pangan desa melalui kolaborasi PAPDESI, BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sinergi tersebut mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan, desa menjadi mitra strategis pembangunan pangan nasional. Kolaborasi ini dinilainya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami mengapresiasi PAPDESI sebagai mitra strategis pemerintah membangun desa. Sinergi ini memperkuat Program Makan Bergizi Gratis dan ketahanan pangan nasional," katanya dalam acara Penandatanganan Surat Dukungan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang diprakarsai DPP Papdesi di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Sabtu, 27 Juni 2026.
Menurutnya, MBG membuka peluang pasar bagi petani melalui KDMP dan BUMDes. Ia mengatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong setiap SPPG bermitra dengan 15 pemasok lokal.
Saat ini MBG telah melayani sekitar 63,2 juta penerima manfaat. Sebanyak 148.528 pemasok lokal telah bergabung mendukung program tersebut.
Pemasok terdiri atas 13.684 koperasi, 1.475 BUMDes, 63.189 UMKM, dan 720 KDMP. Sementara sisanya berasal dari 69.294 pemasok lokal lainnya.
Selain memasok pangan, KDMP menyalurkan LPG, pupuk bersubsidi, dan beras SPHP. KDMP juga menjadi offtaker gabah dan jagung saat harga di bawah HAP.
Hingga 26 Juni 2026, seluruh 83.383 KDMP telah berbadan hukum. Sebanyak 79.701 telah memiliki akun SIMKOPDES dan 60.756 memiliki Nomor Induk Berusaha.
Kajian Dewan Ekonomi Nasional memperkirakan belanja pangan program mencapai Rp69,4 triliun hingga Rp172,2 triliun. Program tersebut juga berpotensi menciptakan sekitar 1,2 juta lapangan kerja.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....