Legislator Lucy Kurniasari Soroti Kurangnya Penyuluh KB di Surabaya
- 24 Jun 2026 13:10 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari menyoroti jumlah penyuluh KB di Surabaya yang masih kurang, karena jumlahnya belum mencapai 31 orang sesuai jumlah kecamatan.
- Lucy meminta pemerintah memperkuat lini lapangan dan mempertimbangkan penambahan penyuluh KB agar pelayanan kependudukan lebih optimal.
- Lucy juga meminta perhatian terhadap kesejahteraan penyuluh dan kader KB, karena insentif yang diterima dinilai masih rendah dibanding beban tugas pendampingan masyarakat.
RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari menyoroti masih terbatasnya jumlah penyuluh keluarga berencana (KB) di Surabaya. Menurutnya, jumlah penyuluh KB di kota tersebut masih lebih sedikit dibandingkan jumlah kecamatan yang ada.
Lucy mengatakan Surabaya memiliki 31 kecamatan. Namun, jumlah penyuluh KB yang bertugas saat ini masih di bawah jumlah tersebut sehingga ada penyuluh yang harus menangani lebih dari satu kecamatan.
“Kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan, jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan," ujar Lucy dalam rapat kerja bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2026.
Lucy meminta pemerintah memperhatikan kondisi tersebut dalam upaya penguatan lini lapangan. Ia juga mempertanyakan kemungkinan adanya penambahan penyuluh KB baru dari jumlah petugas yang dipaparkan pemerintah.
Selain jumlah penyuluh, Lucy juga menyoroti persoalan insentif bagi penyuluh dan kader KB. Menurutnya, aspirasi mengenai kesejahteraan petugas lapangan banyak disampaikan oleh penyuluh dan kader KB dari berbagai daerah.
"Jadi tolong juga diperhatikan terkait dengan insentifnya. Jangan juga terlalu jomplang ketika kita sandingkan dengan kepala dapur, waduh ini aspirasi dari seluruh penyuluh KB dan kader KB se-Indonesia," katanya.
Lucy mengatakan kader KB selama ini berperan sebagai pegiat sosial yang aktif melakukan pendampingan kepada masyarakat. Mereka melakukan kunjungan dari rumah ke rumah dan pertemuan dengan warga dalam menjalankan program kependudukan dan keluarga berencana.
Ia menyebut insentif yang diterima kader KB masih relatif kecil. Menurutnya, kader KB hanya menerima insentif Rp20 ribu untuk akseptor IUD atau implan dan Rp100 ribu untuk akseptor steril.
"Sudah melakukan kegiatan door-to-door, lalu kemudian pertemuan-pertemuan dengan warga dan hanya mendapatkan Rp20.000 apabila mendapatkan akseptor. Jadi kalau akseptornya ini IUD, implan insentifnya hanya Rp20.000 tetapi kalau steril Rp100.000," ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....