Perwakilan Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia Mengadu ke Presiden Prabowo

RRI.CO.ID, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menerima kunjungan perwakilan pengurus Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI). Ada 20 orang yang bertemu Dudung di kantornya, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 23 Juni.

Dudung menjelaskan kedatangan pengurus ADKASI untuk menyampaikan berbagai aspirasi seperti persoalan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan. Selanjutnya hiliriasi, dan otonomi daerah.

"Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan. Dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden," kata Dudung dalam keterangan pers bersama pengurus ADKASI, Selasa, 23 Juni 2026.

Dudung meyakini Presiden Prabowo akan menindaklanjuti aspirasi dari pimpinanan DPRD tingkat kabupaten. Menurutnya anggota legislastif memahami persoalan masyarakat di masing-masing daerah.

"Karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol. Dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum ADKASI, Siswanto menyampaikan terima kasih atas sambutan dari KSP yang menerima dirinya dan pimpinan DPRD dengan baik. Pertemuan berlangsung dengan hangat selama 1,5 jam.

Adapun beberapa aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat yakni meminta agar kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dipertahankan. Pemerintah telah menetapkan HPP untuk gabah sebesar Rp6.500 per kilogram .

Menururtnya petani mendapatkan keuntungan dari HPP . Ia berhadap pendapatan petani lebih stabil dengan adanya HPP.

"Ketahanan pangan ini harus kita wujudkan, salah satunya adalah ditandai dengan harga pembelian gabah itu Rp6.500. Menurut kami harus tetap dipertahankan oleh pemerintah supaya ini menjaga keuntungan petani agar lebih stabil," kata Siswanto.

Aspirasi lainnya adalah mendorong agar pemerintah mewujudkan swasembada energi karena Indonesia masih mengimpor bahan bakar minyak (BBM) karena kebutuhan yang tinggi. Pihaknya juga mendorong agar pemerintah pusat segera memproduksi gas alam terkompresi atau Compressed Natural Gas (CNG) sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor LPG.

"Tentunya kami mendorong agar Indonesia kuat secara energi harus ada. Rekanan-rekanan perusahaan-perusahaan migas diberikan untuk bisa meningkatkan produksi dalam negeri sehingga lifting migas ini naik," ujarnya.

ADKASI meminta evaluasi dan pembenahan tata kelola program MBG mulai dari struktur, operasional terutama dapur MBG atau SPPG dan sasaran penerima MBG. ADKASI mendukung keberlanjutan program MBG dengan berbagai evaluasi dan pembenahan.

"Kami mendukung program MBG ini adalah program yang baik, program yang mulia. Menurut saya tetap harus didorong dengan evaluasi," kata Siswanto.

ADKASI juga menyampaikan minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam (SDA) terutama dalam perizinan. Pemerintah daerah hanya mengurusi retribusi parkir, pajak hotel, restoran, perizinan sarang burung walet, air galon sehingga pendapatan daerah rendah.

"Kewenangan daerah makin kecil, karena urusan-urusan besar seperti pertambangan, perkebunan, kemudian kehutanan, dan juga kelautan itu semuanya dikelola oleh pusat dan provinsi. Contoh misalnya tambang pasir, kemudian juga batu, itu daerah tidak mendapatkannya," kata Siswanto menegaskan .