RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi VI DPR RI menegaskan, gangguan kelistrikan dan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Indonesia harus menjadi momentum evaluasi. Yakni, evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan sistem kelistrikan nasional dan tata kelola PT PLN (Persero).

Pernyataan tegas ini, diungkapkan oleh anggota Komisi VI DPR RI, Ismail Bachtiar. Kejadian tersebut, menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam aspek kesiapsiagaan, mitigasi risiko, serta infrastruktur distribusi listrik yang perlu segera dibenahi.

“Ternyata kesiapsiagaan kita belum cukup untuk memastikan bahwa pasokan listrik itu terjamin. Terlebih karena listrik ini merupakan bagian dari pelayanan dasar masyarakat,” kata Ismail dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026.

PLN sebagai penyedia layanan listrik nasional, menurutnya, harus mengambil tanggung jawab terbesar terhadap berbagai risiko yang muncul. Sekaligus, menyiapkan lebih banyak alternatif solusi agar gangguan serupa tidak terus berulang.

"Dalam berbagai rapat evaluasi dan kunjungan lapangan Komisi VI DPR ke Aceh, Sumatera, Jawa, hingga Bali, ditemukan sejumlah persoalan teknis. Terutama pada jaringan distribusi dan infrastruktur kelistrikan, kami minta mitigasi seperti ini dilakukan secara terperinci," ucap Ismail.

Selain aspek teknis, Ismail menekankan, dampak pemadaman telah dirasakan luas oleh masyarakat. Yaitu, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, peternak, hingga layanan publik.

“Tidak hanya cukup dengan menyampaikan permintaan maaf, terhadap seluruh konsumen yang dirugikan, kami meminta PLN mengambil bagian tanggung jawab. Seharusnya PLN menyiapkan skema terhadap dampak kerugian yang dialami oleh konsumennya,” ujar Ismail.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya menjaga keandalan pasokan listrik di Pulau Jawa setelah gangguan yang memicu pemadaman bergilir pekan lalu. Berbagai langkah perbaikan terus dilakukan untuk mencegah gangguan serupa terulang.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan evaluasi menyeluruh telah dilakukan. Perbaikan mencakup tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan sistem pembangkit.

Menurutnya, upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan. Langkah itu mencakup pembangkit milik PLN maupun mitra 'independent power producer' (IPP).

"Kami melakukan upaya all out 24 jam, 7 hari seminggu, baik dalam melakukan monitoring maupun memetakan seluruh langkah yang diperlukan. Agar keandalan sistem listrik di Jawa ini dapat terus terjaga dan bahkan ditingkatkan," kata Darmawan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.