APPMBGI Dukung Moratorium MBG, Minta Perbaikan Tata Kelola

RRI.CO.ID, Jakarta - Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) mendukung evaluasi dan moratorium sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, APPMBGI meminta langkah tersebut dibarengi pembenahan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Ketua Umum APPMBGI Abdul Rivai Ras menegaskan Program Makan Bergizi Gratis harus dilanjutkan demi meningkatkan kualitas SDM nasional. Menurutnya, program tersebut merupakan investasi strategis jangka panjang yang penting untuk mendukung masa depan generasi Indonesia.

“Program MBG adalah program mulia dan strategis yang memiliki arti sangat penting bagi masa depan bangsa dan negara, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program sebaik ini terlalu penting untuk gagal dan tidak sepatutnya dicederai oleh perilaku tidak bermoral serta tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum tertentu,” kata Abdul Rivai Ras dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 21 Juni 2026.

Pernyataan itu disampaikan setelah Kejaksaan Agung menahan Kepala BGN periode sebelumnya bersama dua wakilnya pada Juni 2026. Kasus tersebut memicu pergantian kepemimpinan BGN dan pemberlakuan moratorium pembangunan dapur baru SPPG secara nasional.

Meski mendukung evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, APPMBGI menilai moratorium harus menjadi momentum pembenahan tata kelola menyeluruh. Menurut APPMBGI, perbaikan diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program secara berkelanjutan.

“Kami menyetujui evaluasi dan moratorium agar BGN melakukan pembenahan positif, lebih akuntabel, transparan, selama masa transisi. Tata kelola program juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara penuh kepada publik demi menjaga kepercayaan masyarakat,” ucapnya.

Menurut Rivai, terdapat empat hal yang perlu menjadi perhatian selama masa transisi tersebut. Pertama, pembenahan tata kelola dan akuntabilitas, termasuk pengawasan dapur, mekanisme pencairan dana kepada mitra, serta standar kualitas dan keamanan pangan.

“Kami meminta kepastian bagi mitra dan investor yang telah berinvestasi, membangun fasilitas, serta merekrut tenaga kerja. Komunikasi BGN dengan mitra harus diperkuat dan evaluasi program wajib bebas dari kepentingan politik tertentu,” ucapnya.

APPMBGI berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah dapat memperkuat pelaksanaan Program MBG. Sehingga manfaatnya tetap dirasakan masyarakat, khususnya jutaan anak yang menjadi sasaran program tersebut.