RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Sukmo Harsono, mengungkapkan rencana penyeragaman sistem tata kelola manajemen koperasi di seluruh wilayah Indonesia.

Koperasi pusat harus mampu bersaing sehat demi menyejahterakan anggota. KDMP diharapkan benar-benar mampu menggerakkan ekonomi dari bawah melalui berbagai skema usaha," kata kepada PRO3 RRI, Jumat, 19 Juni 2026.

Sukmo memaparkan bahwa penerapan pola manajemen terpusat bertujuan mempermudah proses evaluasi kinerja berkala pada setiap daerah berkembang. "Langkah awal ini dirancang agar pengurus tidak lagi mendominasi keuntungan finansial sepihak," ucapnya.

Pejabat Bappenas tersebut membeberkan bahwa pengawasan ketat dari seluruh lapisan masyarakat sangat krusial dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara. "Penyelewengan dana akibat kesalahan tata kelola yang disengaja pasti akan berhadapan langsung dengan konsekuensi hukum," katanya.

Dirinya menguraikan kemajuan pembangunan fisik infrastruktur Kampung Nelayan Merah Putih yang sekarang sudah melampaui target lima puluh persen. Fasilitas modern seperti ruang pendingin sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kualitas kesegaran komoditas hasil tangkapan para nelayan lokal daerah.

Sukmo mengulas pentingnya transformasi pola pikir masyarakat pesisir agar segera terbebas dari jeratan utang sistem tengkulak darat. Pemerintah optimis program strategis nasional ini mampu menumbuhkan ekosistem bisnis desa yang mandiri secara berkelanjutan bagi seluruh rakyat.

Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar setiap rupiah bermanfaat bagi masyarakat.

Wapres juga menekankan perbaikan juga harus dilakukan agar eksekusi program bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, efisien, serta terbebas dari praktik-praktik korupsi. Langkah tersebut, menurut Wapres, penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.