Delapan Sekolah Rakyat Permanen Baru Segera Masuk Tahap Pembangunan Fisik
- 19 Jun 2026 14:30 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Kemensos memastikan 8 Sekolah Rakyat permanen baru segera masuk tahap pembangunan fisik
- Delapan daerah telah menyiapkan lahan: Tanggamus, Tangerang, Toba, Kudus, Malaka, Nias Selatan, Kolaka Utara, dan Mimika
- Pemerintah daerah menyediakan lahan, sementara pembangunan fisik dibiayai APBN
- Sekolah Rakyat merupakan program afirmasi bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem
- Gus Ipul menegaskan tidak ada pendaftaran terbuka, melainkan mekanisme penjangkauan dan penetapan oleh kepala daerah
RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan delapan Sekolah Rakyat permanen tambahan akan segera memasuki tahap pembangunan fisik. Kepastian tersebut disampaikan setelah delapan pemerintah daerah menyelesaikan proses penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan, sementara pembangunan fisik dilakukan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.
"Tanah disediakan oleh kabupaten atau kota maupun provinsi. Pembangunan dari APBN dan kepala sekolah diusulkan oleh kepala daerah, sehingga ini merupakan kerja bersama dari awal sampai pengawasan," kata Saifullah Yusuf di Jakarta, Kamis 18 Juni 2026.
Delapan daerah yang telah menyiapkan lahan tersebut yakni Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Toba, Kabupaten Kudus, Kabupaten Malaka, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Mimika. Sebagian lahan bahkan telah melalui proses pengukuran dan verifikasi kesiapan.
Bupati Tanggamus Saleh Asnawi mengatakan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen di wilayahnya telah siap digunakan. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan lahan untuk program pendidikan lainnya.
"Kami telah menyiapkan lahan permanen untuk Sekolah Rakyat bahkan juga untuk Sekolah Garuda. Secara prinsip lahan untuk Sekolah Rakyat sudah siap," ucapnya.
Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan lahan yang disiapkan telah memenuhi persyaratan teknis. Saat ini pemerintah daerah menunggu proses peninjauan lanjutan dari Kementerian Pekerjaan Umum.
"Kami sudah menyiapkan kurang lebih delapan hektare lahan yang flat dan tidak ada persoalan. Saat ini kami menunggu pihak PU untuk melakukan peninjauan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menegaskan Sekolah Rakyat merupakan program afirmasi yang ditujukan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Karena itu, proses penerimaan peserta didik dilakukan melalui mekanisme penjangkauan, bukan pendaftaran terbuka.
"Program ini memang untuk mereka yang paling miskin. Presiden titip jangan ada KKN, suap menyuap, dan jangan sampai ada titipan," ucapnya.
Menurut Gus Ipul, saat ini pembangunan fisik 93 Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah juga terus berjalan. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Ia menegaskan seluruh proses pelaksanaan program harus berjalan transparan dan tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan manfaat Sekolah Rakyat benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
"Di Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan. Dijangkau dan ditetapkan oleh bupati atau wali kota, baru kita terima," ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....