RRI.CO.ID, Jakarta - PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok memperkuat aspek kepatuhan hukum. Langkah itu dilakukan melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Kolaborasi tersebut ditandai penandatanganan kesepakatan bersama kedua pihak. Kesepakatan mengatur bantuan penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara.

Penandatanganan berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Langkah itu bertujuan memperkuat tata kelola perusahaan dan kepastian hukum.

Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputra mengatakan, dukungan hukum akan diberikan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. “Kejaksaan akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pelayanan hukum,” kata Yandri dalam keterangannya, Jumat, 19 Juni 2026.

Dukungan lain juga diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, sinergi dengan Kejaksaan telah memberi kontribusi positif.

Kerja sama tersebut mendukung operasional perusahaan yang lebih lancar. Yandri menilai pendampingan hukum penting menghadapi dinamika bisnis kepelabuhanan.

Tantangan regulasi yang terus berkembang juga memerlukan perhatian khusus. Kesepakatan bersama berlaku selama satu tahun ke depan, sementara mplementasinya dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi berkelanjutan.

“Kolaborasi ini menjadi langkah menjaga profesionalisme, transparansi, dan integritas perusahaan. Pelindo menilai sinergi tersebut memiliki nilai strategis," ujarnya.

Melalui kerja sama itu, Pelindo optimistis meningkatkan kualitas layanan kepelabuhanan. Upaya tersebut juga mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.