RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, meminta Kementerian Pariwisata memprioritaskan program-program pariwisata yang lebih substantif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Chusnunia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.

Politisi yang akrab disapa Nunik tersebut menyoroti komposisi anggaran Kementerian Pariwisata yang menurutnya masih didominasi belanja Dukungan Manajemen. Berdasarkan paparan yang diterima Komisi VII, porsi anggaran Dukungan Manajemen mencapai lebih dari 50 persen dari total pagu kementerian, sementara Program Pariwisata yang bersentuhan langsung dengan masyarakat hanya sekitar 15 persen.

"Kami memahami pentingnya belanja operasional. Namun kami ingin memperoleh penjelasan mengenai apakah komposisi ini sudah ideal untuk kementerian yang berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, penguatan destinasi, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja," kata Chusnunia.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat sejumlah program strategis pariwisata hanya dapat berjalan pada tingkat minimal. Maka Kemenpar diminta membuat prioritas.

Selain persoalan komposisi anggaran, Chusnunia juga menyoroti tidak masuknya sektor pariwisata sebagai penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2027. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi persoalan strategis karena dapat mengurangi dukungan pembiayaan pembangunan destinasi wisata di daerah.

"Salah satu poin penting dalam paparan adalah bahwa pariwisata tidak lagi menjadi bidang penerima DAK Fisik TA 2027. Ini merupakan isu yang sangat strategis karena daerah akan kehilangan instrumen pembiayaan pembangunan destinasi wisata," ujarnya.

Chusnunia mencontohkan kondisi di Provinsi Lampung yang masih membutuhkan dukungan infrastruktur dasar untuk mengembangkan berbagai destinasi wisata yang sedang tumbuh. Karena itu, Komisi VII DPR RI akan mendorong Kementerian Pariwisata untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

“Hal itu agar DAK Pariwisata dapat kembali diusulkan, terutama bagi destinasi prioritas dan daerah yang memiliki potensi wisata besar. Kami di Komisi VII tentu akan mendorong agar Kementerian Pariwisata bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengusulkan kembali DAK Pariwisata, minimal untuk destinasi prioritas dan daerah dengan potensi besar," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Chusnunia juga mengingatkan agar keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya diukur dari banyaknya penyelenggaraan kegiatan atau event. Indikator keberhasilan pariwisata harus berbasis pada dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.

“Contohnya peningkatan pendapatan warga, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan UMKM, investasi pariwisata, serta kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Kita perlu kejar dampaknya, bukan sekadar jumlah eventnya," ia menegaskan.