RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sistem perlindungan sosial (Perlinsos) digital berbasis AI ditargetkan meluncur secara nasional. Peluncuran sistem tersebut direncanakan berlangsung pada Oktober hingga November 2026 di seluruh Indonesia.

Saat ini, implementasi digitalisasi perlindungan sosial sedang diperluas ke 42 kabupaten/kota. Langkah tersebut dilakukan setelah uji coba yang berlangsung di Banyuwangi menunjukkan hasil yang positif.

“Tadi ada 42 kabupaten sebagai piloting dengan kemarin 1 kabupaten di Banyuwangi yang sudah jalan. Jadi, sekarang itu kami sudah paham anatomi masalah di digitalisasi berbasis AI dalam pemerintahan Republik Indonesia,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.

Menurut Luhut, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau pelaksanaan uji coba Perlinsos Digital pada awal Juli mendatang. Surabaya, Banyuwangi, dan Bali menjadi lokasi yang tengah dipertimbangkan untuk kunjungan tersebut.

“Schedule-nya tadi kami sudah sepakat, nanti kami usul pada presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli. Beliau melihat nanti di apakah Surabaya, Banyuwangi, atau Bali mana yang beliau pilih,” katanya.

Perlinsos Digital dikembangkan dalam bentuk portal layanan. Melalui portal tersebut, masyarakat dapat mengajukan bantuan sosial menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah.

Sejauh ini, hampir 370 ribu warga telah memanfaatkan layanan tersebut untuk pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Kehadiran sistem digital juga memangkas waktu pengurusan yang sebelumnya dapat mencapai 200 hari menjadi hanya hitungan menit.

Beban biaya yang sebelumnya dapat mencapai Rp150.000 juga berkurang hingga hampir tidak ada biaya. Luhut menilai sistem tersebut akan mendukung penyediaan data yang lebih akurat bagi pemerintah.

“Dan nanti pada Oktober-November presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa, mungkin 80-90 persen sambil jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, data yang dihasilkan Perlinsos Digital tidak hanya dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sosial. Data tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.

Dalam jangka panjang, peningkatan ketepatan sasaran program diperkirakan dapat membuka peluang efisiensi belanja negara sekitar Rp170 triliun hingga Rp260 triliun. Nilai itu setara dengan sekitar USD10 miliar hingga USD15 miliar.

Meski demikian, angka tersebut masih berupa proyeksi strategis dan belum menjadi penghematan yang benar-benar terjadi. Realisasi manfaatnya akan bergantung pada kualitas data dan keberhasilan perluasan implementasi sistem.

Perlinsos Digital merupakan hasil kerja sama berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam KPTDP. Program ini juga melibatkan instansi yang menangani kependudukan, keuangan negara, sistem pembayaran, statistik, pertanahan, ketenagakerjaan, keamanan siber, serta pencegahan korupsi.