RRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti mundurnya ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan. Ia menilai kasus ini perlu segera ditelusuri secara menyeluruh.

Fenomena tersebut juga dikaitkan dengan temuan BPK terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS). Kondisi ini memicu perhatian serius dari parlemen.

Ia pun meminta Kemendikdasmen segera melakukan evaluasi mendalam. Tujuannya untuk menemukan akar permasalahan yang terjadi di lapangan.

“Kami meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk segera melakukan evaluasi. Dan mencari tahu kejadian yang sesungguhnya,” kata Lalu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026

.

Ia menilai kasus ini harus menjadi momentum perbaikan tata kelola dana BOS. Selama ini masih terdapat berbagai persoalan di sejumlah daerah.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat pembinaan dan pendampingan sekolah. Hal itu penting untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran.

“Banyak terjadi penyelewengan dana BOS di daerah lain. Maka tata kelola dan petunjuk teknis harus dievaluasi,” ujarnya.

Komisi X DPR telah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen terkait kasus tersebut. Pemerintah daerah juga diminta ikut melakukan evaluasi.

Lalu menegaskan dukungan terhadap penegakan hukum jika ditemukan unsur pidana. Ia menilai langkah itu penting untuk efek jera.

“Kami dorong agar tidak terulang kembali. Jika ada pidana, silakan diproses aparat penegak hukum,” katanya.