RRI.CO.ID, Jakarta – Analis politik Boni Hargens menilai pendekatan humanis Polri berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah demonstrasi. Menurutnya, pendekatan tersebut turut mendukung terciptanya stabilitas sosial dan politik tanpa mengabaikan hak demokratis warga.

Menurut Boni, demonstrasi merupakan bagian dari hak demokratis warga negara yang harus dihormati. Ia mengingatkan pentingnya memahami tantangan pemerintah, termasuk dampak ketidakpastian geopolitik global terhadap kondisi ekonomi nasional.

"Itu memang hak demokratis warga untuk melakukan aksi protes, namun, kita juga harus fair. Mengakui Pemerintah sedang bekerja keras mengatasi kesulitan yang muncul sebagai implikasi dari geopolitik yang konfliktual dan tidak stabil," kata Boni di Jakarta, Senin 15 Juni 2026.

Boni mengatakan banyak negara saat ini tengah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan untuk menghadapi ketidakpastian global. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu tetap responsif terhadap berbagai kritik dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

"Meski demikian, pemerintah harus makin responsif terhadap segala bentuk kritik dari masyarakat. Tentunya, untuk menunjukkan respek terhadap aspirasi dan deliberasi publik," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, pendekatan yang lebih humanis dan demokratis dalam pengamanan aksi unjuk rasa turut mendukung terciptanya situasi yang kondusif.

Boni menilai pendekatan tersebut mencerminkan upaya menjaga keseimbangan. Keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak-hak sipil warga negara.

"Polri yang humanis sangat dibutuhkan. Dalam situasi yang penuh dinamika seperti saat ini untuk menjaga stabilitas sosial dan politik," katanya.

Mantan anggota Dewan Pengawas LKBN ANTARA itu menegaskan ruang demokrasi harus tetap terbuka bagi kritik dan aspirasi. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi gelombang demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil di sejumlah daerah.