RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai membantah anggapan Kementerian HAM mengusulkan anggaran pembangunan kantor baru dalam pembahasan anggaran 2027. Pigai menegaskan usulan anggaran difokuskan memperkuat kelembagaan, pelayanan, perlindungan, serta penegakan hak asasi manusia nasional.

“Bahan resmi sudah kami bagikan sebelum rapat, sehingga seluruh fraksi mengetahui isi usulan anggaran. Dokumen pembahasan tidak pernah memuat usulan pembangunan gedung kantor baru,” kata Natalius Pigai dalam keterangan pers di Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.

Menurut Pigai, usulan anggaran Kementerian HAM difokuskan untuk memperkuat kelembagaan serta mendukung program pemajuan dan penegakan HAM. Penguatan tersebut bertujuan meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat di berbagai daerah.

“Usulan anggaran difokuskan memperkuat kelembagaan serta pelaksanaan program pemajuan dan penegakan HAM secara efektif. Ini bukan pembangunan kantor baru,” ucap Pigai.

Ia menjelaskan penguatan organisasi yang diusulkan mencakup pembentukan kantor wilayah baru di sejumlah daerah dan peningkatan kapasitas kantor wilayah yang memiliki beban kerja tinggi. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan memperkuat penyelesaian persoalan HAM di daerah.

“Kami memperkuat sumber daya manusia melalui penyiapan mediator dan analis HAM guna meningkatkan akses layanan. Sekaligus memperluas perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat,” ujarnya.

Pigai menilai pembangunan HAM tidak dapat diukur hanya dari pembangunan fisik semata atau keberadaan gedung baru. Menurutnya, keberhasilan HAM tercermin melalui meningkatnya perlindungan hak warga negara di berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Ia juga mengkritik pernyataan Ketua Komisi XIII DPR RI yang menyebut Kementerian HAM mengusulkan anggaran untuk pembangunan kantor baru. “Jika Ketua Komisi XIII DPR RI punya marwah, seharusnya pernyataannya harus dihapuskan karena tidak punya bukti dan tidak kredibel,” kata Pigai menegaskan.

Pigai memastikan usulan anggaran 2027 diarahkan untuk memperkuat pelayanan, perlindungan, dan penegakan HAM nasional. Menurutnya, anggaran tersebut bukan untuk pembangunan kantor baru sebagaimana berkembang di ruang publik belakangan.