RRI.CO.ID, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pembangunan industri, investasi, dan permukiman dinilai harus tetap memperhatikan keberlanjutan tata ruang.

Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat, 12 Juni 2026. Selain membahas penguatan ekonomi daerah, pertemuan juga menyoroti berbagai tantangan lingkungan akibat pesatnya pembangunan.

Anggota BKSAP DPR RI, Himmatul Aliyah, menilai sejumlah sungai dan danau di Kabupaten Tangerang semakin tertekan oleh aktivitas pembangunan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi kawasan resapan air dan meningkatkan risiko banjir.

“Saya lihat sepanjang-panjang itu sudah dikooptasi oleh pengembang. Sungainya jadi mengecil dan itu akan mengakibatkan banjir,” ujarnya.

Menurut Himmatul, keberadaan danau juga perlu mendapat perhatian serius. Ia menilai kawasan tersebut memiliki fungsi penting sebagai sumber air bagi masyarakat.

“Danau-danau juga banyak yang diuruk untuk pembangunan perumahan. Padahal danau merupakan sumber air yang sangat penting bagi masyarakat,” katanya.

Ia mendorong pemerintah daerah melakukan revitalisasi kawasan danau. Pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang dan lingkungan juga perlu diperkuat untuk menjaga ruang terbuka hijau serta kawasan resapan air.

“Saya sebagai warga Kelapa Dua memohon agar Danau Kelapa Dua ditata ulang dan direvitalisasi. Mungkin perlu juga ada semacam polisi lingkungan yang memantau lahan-lahan yang diokupasi,” ujarnya.

Selain itu, Himmatul menilai pengelolaan sampah dan limbah perlu dilakukan secara lebih modern. Pemanfaatan hasil riset untuk mengolah sampah menjadi energi dan pupuk dinilai dapat memberi manfaat ekonomi sekaligus mengurangi pencemaran.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menegaskan pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia. Menurutnya, hal tersebut juga mendukung agenda nasional, termasuk proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD.

“Keanggotaan ini akan menjadi katalis yang mendorong pemerintah untuk terus merumuskan tata kelola kebijakan yang unggul. Serta memastikan pertumbuhan ekonomi kita berjalan inklusif dan berkelanjutan,” kata Bramantyo.

Ia menilai Kabupaten Tangerang memiliki posisi strategis karena memiliki ekosistem industri yang kuat. Pengalaman daerah dalam mengelola pertumbuhan ekonomi dan menjaga lingkungan dinilai penting sebagai bahan masukan bagi DPR RI.

“Target besar di tingkat nasional tidak akan terwujud tanpa fondasi yang kokoh di tingkat daerah. Ketika kita berbicara tentang ekosistem industri dan investasi yang mampu memenuhi standar global, pandangan kami langsung tertuju pada Kabupaten Tangerang,” ujarnya.