Kementerian ATR/BPN Usulkan Tambahan Anggaran Rp3,23 Triliun untuk 2027
- 13 Jun 2026 11:52 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Tambahan anggaran akan digunakan untuk RDTR, rehabilitasi pascabencana, dan Program Tiga Juta Rumah.
- Komisi II DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran dan akan membahasnya lebih lanjut.
- ATR/BPN mengusulkan tambahan anggaran Rp3,23 triliun pada Tahun Anggaran 2027.
RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun pada Tahun Anggaran 2027. Tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan tambahan anggaran akan digunakan untuk memperkuat sejumlah program strategis. Program tersebut meliputi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan Program Tiga Juta Rumah.
“Pagu Indikatif ATR/BPN tahun 2027 kita akan fokus pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen. Program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp2,56 triliun atau 24,2 persen, serta penyelenggaraan pembiayaan ruang Rp724 miliar atau 6,8 persen,” ujar Nusron dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Selain mengajukan tambahan anggaran, Nusron juga memaparkan pagu indikatif Kementerian ATR/BPN tahun 2027 sebesar Rp10,61 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk mendukung manajemen kementerian, pelayanan pertanahan, dan penyelenggaraan penataan ruang.
Menurutnya, dukungan anggaran diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan. Selain itu, anggaran juga dibutuhkan guna mempercepat pelaksanaan program strategis nasional dan memperkuat tata ruang di berbagai daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron turut melaporkan realisasi anggaran ATR/BPN hingga 6 Juni 2026. Realisasi anggaran tercatat mencapai Rp3,18 triliun atau 36,23 persen dari total pagu sebesar Rp8,79 triliun.
Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat itu, tingkat penyerapan anggaran tercatat sebesar 35,40 persen.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengapresiasi kinerja ATR/BPN. Ia menilai penyerapan anggaran kementerian menunjukkan tren yang positif.
Dede juga menyatakan Komisi II DPR RI menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 ATR/BPN. Komisi II turut mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan kementerian tersebut.
"Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut. Kita akan membahasnya lebih lanjut dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat mendatang," ujar Dede.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....