RRI.CO.ID, Jakarta - Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) mengajak masyarakat untuk menyikapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi secara bijak. Yakni, dengan tetap menjaga stabilitas nasional serta menghindari tindakan anarkisme yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Ketua Umum PP KMHDI, Wayan Ardi Adnyana, mengatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak 10 Juni 2026, tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik global yang memengaruhi harga energi dunia dan rantai pasok internasional.

Menurut dia, gejolak geopolitik yang terjadi di berbagai kawasan dunia telah memberikan tekanan terhadap harga minyak internasional sehingga berdampak pada berbagai negara, termasuk Indonesia. Karena itu, masyarakat perlu melihat persoalan kenaikan BBM secara menyeluruh dan objektif.

"KMHDI memahami bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Namun, kita juga harus melihat persoalan ini secara utuh. Kondisi geopolitik global yang memanas telah berdampak pada harga energi internasional dan menjadi tantangan bagi banyak negara," kata Wayan di Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026.

Meski demikian, KMHDI menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan melalui mekanisme demokratis dan tidak berkembang menjadi tindakan yang merugikan masyarakat luas.

Wayan menilai stabilitas nasional menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan dialog dan semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Selain itu, KMHDI meminta pemerintah dan Pertamina memastikan ketersediaan serta distribusi BBM subsidi, terutama Pertalite dan Biosolar, tetap terjaga dan mudah diakses oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.

"Keberpihakan kepada rakyat harus tetap menjadi prioritas. Kami mendorong pemerintah untuk memastikan pasokan Pertalite dan Biosolar tetap aman serta distribusinya tepat sasaran. Masyarakat kecil tidak boleh menjadi pihak yang paling terdampak dalam situasi global yang tidak menentu ini," ujarnya menegaskan.

KMHDI juga mengingatkan bahwa tekanan ekonomi akibat kenaikan harga energi tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga banyak negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Karena itu, organisasi tersebut mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah persatuan bangsa.

Sebagai organisasi kepemudaan berbasis nilai Dharma dan kebangsaan, KMHDI menyatakan akan terus mendorong edukasi publik yang konstruktif. Sekaligus, mengawal kebijakan pemerintah secara kritis demi memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian utama.

"Mari kita jaga Indonesia tetap kondusif. Kritik boleh disampaikan, aspirasi harus diperjuangkan, tetapi jangan sampai dilakukan dengan cara-cara yang merusak fasilitas umum, mengganggu ketertiban, atau menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat," kata Wayan menandaskan.