Rp236 Miliar Digelontorkan, Sumatra Jadi Prioritas Penyelamatan Hutan

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjadikan Pulau Sumatra sebagai fokus utama program konservasi hutan dalam proyek LEVERAGE. Proyek ini didukung langsung oleh United Nations Development Programme (UNDP).

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menjelaskan alasan pemerintah memprioritaskan Sumatra. Karena benerapa wilayah di Sumatra bernilai konservasi tinggi sekaligus tingkat kerawanan yang besar terhadap berbagai gangguan lingkungan.

“Kita mengembangkan tiga hal, yaitu peta kerawanan, peta gangguan, dan peta penanganan. Ini yang harus kita kembangkan dalam tata kelola kehutanan, yakni sejauh mana kerawanan suatu kawasan bernilai konservasi tinggi,” kata Dwi, Rabu, 10 Juni 2026.

Menurutnya, pemilihan Sumatra tidak hanya didasarkan pada nilai konservasinya. Tetapi juga karena tingginya berbagai kasus gangguan terhadap kawasan hutan dan satwa liar yang dilindungi.

“Kalau kita bicara berbagai kejadian yang terjadi, banyak yang berada di Sumatra. Dan ini juga menjadi keprihatinan kita,” ujarnya.

Melalui proyek Leverage yang berlangsung selama enam tahun nilai pendanaan mencapai US$14,4 juta atau sekitar Rp236 miliar. Nantinya pemerintah akan memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum berbasis data.

Kemenhut juga akan mengevaluasi pola penanganan kasus perburuan, pembunuhan satwa liar, hingga berbagai tindak kejahatan terhadap satwa dilindungi. Evaluasi tersebut diperlukan karena modus operandi pelaku terus berkembang.

Meski Sumatra menjadi lokasi percontohan, pemerintah menegaskan hasil pembelajaran dari proyek ini nantinya akan direplikasi ke wilayah lain. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap model perlindungan hutan dan satwa liar yang dibangun di Sumatra dapat menjadi acuan nasional.

Sementara, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki membuka langsung peluncuran program LEVERAGE. Ia mengatakan perdagangan satwa liar seringkali melibatkan jaringan lintas daerah hingga lintas negara.

Menurutnya proyek ini sangat penting karena sejalan dengan agenda pembangunan kehutanan nasional. Yaitu menjaga hutan, melindungi keanekaragaman hayati, memperkuat tata kelola, menegakkan hukum, dan memastikan pemanfaatan hutan.


“Proyek ini dinilai relevan dengan target Indonesia's FOLU Net Sink 2030 yang tidak hanya fokus pada pengurangan emisi karbon. Namun juga penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan, penguatan pengelolaan hutan lestari, serta pemulihan ekosistem,” kata Rohmat.

Selain mendukung agenda nasional, Proyek Leverage juga diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sustainable development goals (SDGs). Khususnya tentang ekosistem daratan, aksi iklim, kelembagaan yang kuat dan penegakan hukum, serta terkait kemitraan.

"Proyek Leverage harus menjadi bagian dari upaya besar memperkuat konservasi dan perlindungan habitat satwa liar. Partisipasi masyarakat juga penting untuk mengubah perilaku terhadap pemanfaatan satwa liar dan menekan permintaan terhadap satwa liar ilegal,” katanya.