RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN), berkomitmen akan memperbaiki tata kelola pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis (MBG). Hal itu disampaikan Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta.

Dalam hal ini diungkapkan Nanik, yakni terkait jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Berdasarkan data yang diperolehnya, saat ini terdapatnya 27.877 dapur SPPG di berbagai daerah.

"Jadi kita mau menata (dapur SPPG), misal Jawa Tengah harusnya butuh berapa, Jawa Barat butuh berapa, DKI butuh berapa dapur. Karena memang dari datanya ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa," kata Nanik saat menggelar konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.

Lebih lanjut Kepala BGN menuturkan, kehadiran SPPG yang tidak merata itu, operasionalnya akan dilakukan evaluasi. Hal ini ditegaskan Nanik, untuk memastikan manfaat kehadiran SPPG dalam pemenuhan pelaksanaan program prioritas MBG.

"Apakah dapur ini melayani (MBG) ini sudah bisa dengan penerima manfaat yang ada. Atau sebetulnya malah kelebihan (dapur)," ujarnya.

Dikatakan Nanik, melihat kondisi tersebut pihaknya untuk sementara waktu akan menghentikan terlebih dahulu pendaftaran dan pembentukan SPPG baru. Ia menyatakan, akan kembali membukan pendaftaran untuk mendirikan SPPG, bila tata kelola dapur telah selesai dilakukan.