TNI Perkuat Literasi Hukum untuk Wujudkan Prajurit Profesional

RRI.CO.ID, Jakarta - Pembinaan hukum menjadi salah satu fondasi penting dalam membentuk prajurit TNI yang profesional. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program peningkatan kapasitas personel hukum di lingkungan TNI.

Perkembangan dinamika hukum dan teknologi menuntut prajurit semakin adaptif. Pemahaman hukum yang kuat dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas negara.

Kepala Bidang Dukungan Hukum Babinkum dan HAM TNI, Kolonel Laut Hukum Totok Sumarsono mengatakan pembinaan dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut mencakup forum diskusi, bimbingan teknis, dan latihan praktik hukum.

"Kami secara periodik mengadakan pembinaan teknis dan forum diskusi. Tujuannya meningkatkan profesionalisme personel hukum TNI," ujar Totok Sumarso dalam wawancara bersama Pro 3 RRI, Jakarta, 5 Juni 2026.

Menurutnya, pembaruan pengetahuan hukum harus terus dilakukan. Hal itu penting agar personel mampu mengikuti perkembangan regulasi nasional.

Babinkum dan HAM TNI juga menghadirkan pakar hukum dalam berbagai kegiatan. Langkah tersebut bertujuan memperluas wawasan serta memperkuat kompetensi prajurit.

"Kami mengundang pakar hukum agar personel selalu memperbarui pengetahuan. Mereka harus siap menghadapi permasalahan di lapangan," katanya.

Selain memahami regulasi, prajurit hukum dituntut memiliki respons cepat. Kemampuan tersebut diperlukan saat memberikan pendapat hukum kepada pimpinan.

Totok menegaskan profesionalisme harus berjalan seiring dengan integritas. Keduanya menjadi bekal penting dalam menjaga kualitas penegakan hukum TNI.

"Perwira hukum harus profesional, responsif, dan tangguh. Ketiga unsur itu saling melengkapi dalam pelaksanaan tugas," ucapnya.

Melalui pembinaan berkelanjutan, TNI berharap kualitas penegakan hukum semakin meningkat. Prajurit juga diharapkan mampu menjawab tantangan tugas yang terus berkembang. (Agnes Claudia Ohoira).